Dilema Pangan vs Energi, Menakar Dampak Global di Balik Ambisi Bensin E5 dan E10 Indonesia

AYOJAKARTA.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mematangkan peta jalan transisi energi di sektor transportasi.

Targetnya tergolong sangat agresif. Mulai Semester II 2026, pemerintah mewajibkan seluruh pengusaha SPBU swasta di Pulau Jawa untuk mencampur bensin dengan bahan bakar nabati sebesar 5 persen atau E5.

Secara nasional, mandatori bensin ramah lingkungan E5 ini harus sudah berjalan menyeluruh sebelum Desember tahun ini.

Tidak berhenti di situ, Kementerian ESDM berencana mengerek kadar campuran bioetanol menjadi E10 pada awal tahun 2027.

Puncaknya, bauran energi akan dipatok menuju level E20 pada Januari 2028. Langkah hilir ini sejatinya sudah disambut baik oleh pabrikan otomotif.

Sinyal Keras FAO

Meskipun kesiapan di sisi mesin kendaraan sudah terjamin, tantangan besar justru mengintai dari sektor hulu pasokan pangan global.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dalam laporan Food Outlook terbaru merilis peringatan penting.

Lonjakan harga minyak mentah dan masifnya kebijakan mandatori biofuel di berbagai negara terbukti telah menguras pasokan komoditas serealia dunia.

Jagung kini menjadi komoditas biji-bijian yang paling sensitif terhadap gejolak pasar energi karena posisinya sebagai bahan baku utama bioetanol global.

Data FAO memproyeksikan konsumsi jagung dunia melonjak hingga menembus angka 1,3 miliar ton.

Pertumbuhan kebutuhan industri energi ini terutama didorong oleh produksi massal bioetanol di Brasil dan Amerika Serikat.

Benturan Ongkos Produksi dan Risiko Ketahanan Pangan

Ironisnya, di tengah permintaan industri energi yang terus melejit, produksi jagung global justru diperkirakan menyusut 1 persen.

Penurunan paling tajam terjadi di Amerika Serikat akibat meroketnya harga pupuk dan bahan bakar.

Tekanan biaya operasional ini memaksa para petani beralih menanam kedelai yang membutuhkan biaya input jauh lebih rendah.

Kondisi ketimpangan pasar global ini menjadi alarm bagi Indonesia yang bersiap menerapkan mandatori E5 hingga E10 secara beruntun.

Ambisi mengejar bauran energi hijau berisiko menciptakan benturan kepentingan yang nyata di dalam negeri.

Pemerintah harus cermat menjaga keseimbangan regulasi agar pemanfaatan komoditas pertanian untuk sektor bahan bakar nabati tidak sampai mengorbankan stabilitas harga pangan dan pakan ternak nasional.***