Gerakan Merongrong Demokrasi

Biasanya yang merongrong demokrasi adalah para anarkis dengan tak segan menggunakan batu, molotov cocktail dan bom rakitan. 

Namun pada belahan awal abad XXI gerakan merongrong demokrasi dilakukan para penguasa yang sedang berkuasa dengan kreatif menghalalkan segala akal-muslihat politik mulai dari pembunuhan karakter sampai rekayasa konstitusi.

Hungaria
Parpol Hungaria yang sedang berkuasa optimal mendayagunakan kekuasaan mayoritas di parlemen untuk mengatur regulasi, menguasai bisnis, mengendalikan hukum, membeli media serta memanipulasi aturan main pemilu demi meraih atau mempertahankan kekuasaan. 

Penguasa tidak perlu melanggar konstitusi sebab sudah sedemikian berkuasa sampai bisa mengerahkan parlemen sebagai dewan legislatif untuk menyesuaikan konstitusi dengan selera dan kehendak kebijakan demi mewujudkan apa pun yang diinginkan. 

Penguasa tidak perlu menggunakan polisi rahasia untuk menculik para lawan politiknya di tengah malam sebab dengan mudah kaum oposisi dilumpuhkan dengan serangan hujatan dahsyat para buzzer pembunuh karakter bayaran lewat medsos atau kriminalisasi para wajib pajak yang dianggap berada di kubu seberang. 

Melaporkan sesama warga ke polisi dianggap sebagai perilaku terpuji mirip konon Jerman di masa Hitler.

Fata Morgana
Hungaria pro forma demokratis tetapi de facto negara otoriter partai tunggal mirip Indonesia di masa Orba atau RRChina sampai masa kini. Penguasa sakti mandraguna dalam mencari peluang-peluang di dalam sistem demokrasi demi menyiptakan fata morgana sepak-terjang politik seolah-olah demokratis namun sebenarnya sama sekali bukan demokrasi. 

Menyaksikan keberhasilan Hungaria merongrong demokrasi, para politisi Polandia sebagai negara muda yang masih pada taraf taman kanak-kanak dalam merongrong demokrasi menjadikan Hungaria sebagai model suri-teladan. Para negara yang seharusnya sudah dewasa dalam berdemokrasi seperti Inggris dan Amerika Serikat, tidak mau ketinggalan bereksperimen dengan demokrasi gaya baru yang dianggap lebih ampuh demi merebut atau mempertahankan kekuasaan. 

Pendek kata, kekuasaan menjadi tujuan utama di atas segala-galanya. Demokrasi dipersembahkan bukan bagi rakyat namun diri penguasa sendiri sambil berdendang lagu “Self-Service” yang pada bait pertamanya diawali teks: Bagi Diriku, Aku Mengabdi.

Pembusukan
Di dalam praktek demokrasi sedang terjadi gejala pembusukan yang apabila sudah dimulai sulit dihentikan. Krisis keuangan membuktikan rakyat telah memilih penguasa yang inkompeten namun kompeten dalam swasembada mengeruk duwit negara akibat lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri ketimbang kepentingan rakyat yang telah memilih mereka. 

Sing ora melu edan , ora keduman! Inggris dihebohkan skandal anggaran belanja pribadi Perdana Menteri. Para lobbyist Amerika Serikat saling bersaing menyodorkan dana korporasi ke penguasa secara maju-tak-gentar-membela-yang-bayar. 

Menurut jajak-pendapat yang dilakukan Pew Research Centre terhadap para warga usia berhak memilih di Eropa Barat dan Amerika Utara, sekitar 70% responden kecewa akibat para penguasa yang mereka pilih ternyata ulung dalam ingkar janji, berdusta dan korupsi.

Amit-amit
Amit-amit, semoga apa yang terjadi di negeri orang lain tidak terjadi di Tanah Air Udara kita tercinta. Kita bersyukur-alhamdullilah bahwa para penguasa yang dipilih oleh rakyat untuk berkuasa ternyata semuanya jujur, tulus dan bersih maka tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah korupsi. 

Marilah kita semua bersujud memanjatkan doa ke Yang Maha Kuasa agar berkenan menyadarkan para pemimpin yang dipilih oleh rakyat mengabdikan diri bagi bukan kepentingan diri sendiri atau kepentingan parpol namun murni bagi kepentingan negara, bangsa dan rakyat selaras sukma adiluhur terkandung di dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Perwusyaratan/Perwakilan serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia  . 
Merdeka! 

Jaya Suprana
Rakyat Indonesia yang cinta Indonesia