Gerakan #MeToo sebagai Katalisator Perjuangan Penyintas Kekerasan Seksual

"Jika semua perempuan yang pernah mengalami pelecehan atau serangan seksual menulis ‘Me Too’ pada statusnya, kita bisa menyebarkan fakta tentang besarnya kasus tersebut,” Tulis seorang Alysma Milano, aktris Hollywood sebagai empati atas selebritis lain yang dilecehkan secara seksual oleh Harvey Weinstein, produser kondang di Hollywood. sontak, cuitan Alysa menuai ramai ditanggapi oleh warganet yang membagikan kisah pelecehannya melalui akun twitter. Sejak pertama kali dicuitkan pada 15 Oktober 2017, The Guardian menghimpun 68 ribu akun membalas cuitan Alysa. Tidak sampai di situ, tagar #MeToo juga telah disematkan sebanyak satu juta kali di Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia.

Gerakan #MeToo seakan menjadi gebrakan baru yang terjadi di dunia maya. Sebab, membagikan hal tabu seperti perlakuan kekerasan seksual cenderung dihindari oleh korban. Dengan dalih aib, korban kekerasan seksual sulit untuk membuka mulut. Selain itu, sistem hukum diklaim tidak ramah terhadap kondisi psikologis korban. Perlakuan tidak menyenangkan itu menimpa kasus YF, penumoang Transjakarta yang pingsan saat di bis. Bukannya mendapat pertolongan, YF malah mendapat kekerasan seksual oleh empat pria petugas Transjakarta pada 2014 silam.

Seperti diwartakan Tempo.co, Keberanian YF yang sudah terkumpul untuk menindaklanjuti kejadian yang menimpanya tidak ditangani dengan baik oleh kepolisian. Penyelidikan yang sejatinya untuk mengungkap pelaku tidak dibarengi dengan sikap yang menjaga psikologis penyintas. Bagaimana tidak, YF saat itu diminta merekonstruksi kejadian yang menimpanya di ruang genset halte Harmoni. Tidak cukup sampai di sana, dirinya juga menceritakan dihujani pertanyaan layaknya maling oleh polisi. Penyelidikan yang dilakukan polisi tak ubahnya mengorek luka yang belum kering, perih rasanya.

Penyelidikan yang sewenang-wenang jadi salah satu pendorong penyintas kekerasan seksual mencari medium lain dalam mengungkap kejadian tersebut. Alysa Milano merupakan pelopor bagi seluruh wanita di dunia melawan kekerasan seksual. Melalui gerakan #MeToo juga, Alysa menyiratkan Motif untuk menumpas victim blaming yang mengakar di kasus kekerasan seksual, terutama di Indonesia. Aku di sini bersamamu, mendengar kisahmu dan itu bukan salah kamu, Sederhananya itulah yang ingin disampaikan gerakan #MeToo. Alysa Milano dan seluruh wanita tentu tahu, cuitannya tak serta merta membuat pelaku dibui. Namun, ini merupakan langkah awal yang dipilih Alysa dan ribuan wanita lain melawan segala tembok yang menjulang tinggi dalam mendapatkan keadilan. Dengan gerakan #MeToo juga membuktikan betapa kuatnya pendapat penyintas kekerasan seksual di dunia maya. Sekilas, penyintas menjadi kata yang kurang familiar di masyarakat Indonesia. Namun, kata penyintas ternyata punya makna yang tidak main-main.

Mereka yang mengalami kekerasan seksual dan tengah menuntut keadilan kini enggan disematkan kata korban. Dalam bahasa Indonesia, kata korban diartikan sebagai mereka yang terkena dampak dari bencana. Berbeda bila konteksnya kekerasan seksual, korban memiliki konotasi tidak berdaya dan tidak punya keinginan untuk hidup. Ketimbang dilabeli korban yang memliki konotasi tidak berdaya.

Mereka yang memperjuangkan kasus kekerasan seksual kini disebut dengan Penyintas.. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Penyintas sebagai orang yang mampu bertahan hidup. Pemilihan kata ini menjadi salah satu pengobar semangat untuk mengusut kasus kekerasan seksual sampai tuntas.

Apakah kepolisian tidak malu dengan kinerjanya mengungkap kasus kekerasan seksual? Seharusnya gerakan ini menjadi tamparan bagi kepolisian bahwa tingkat kepercayaan korban kekerasan seksual pada aparat sangat rendah. Hasil survey Statistics Canada's General Social Survey on Canadians' Safety, menunjukan korban kekerasan yang pelakunya bukan pasangan penyintas hanya satu dari dua puluh orang yang melapor ke kepolisian.

Budaya Victim blaming memang melekat pada kasus kekerasan seksual di Indonesia. Selama ini masyarakat kita terkungkung pada kenyataan wanita lah yang menyebabkan seorang pria bertindak layaknya binatang. Entah itu karena pakaian yang ketat, rok yang hanya sampai lutut, sampai pada aroma parfum yang dianggap mengundang hasrat lelaki. Jengah dengan tanggapan masyarakat yang kolot itu, penyintas memilih jalan keluar lain.

Mengapa harus di sosial media? Itulah pertanyaan yang ada di sebagian benak masyarakat. Mengingat Indonesia telah menjamin kebebasan berpendapat. Melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 E ayat 3 dan 28 F, telah tertuang dengan jelas masyarakat bisa menyampaikan pendapat lewat medium apa pun. Kendati begitu, euforia kebebasan berpendapat sangat kencang di dunia maya.


Melalui studi Putu Eva mengenai pandangan yuridis kebebasan berpendapat di sosial media pada 2017, Didapatkan fakta media sosial menjadi sasaran paling empuk meluapkan segala opini. Frank William La Rue memandang internet dan sosial media menjadi sarana yang paling penting dalam pemenuhan hak perpendapat dan berekspresi. Pandangan ini juga didukung oleh Yanuar Nugroho yang menyampaikan bahwa internet memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya, bahkan mendapat respon melalui cara-cara yang tidak terbayangkan sebelumnya.



Pada gerakan #MeToo ini, respon tidak terduga muncul dari seluruh dunia.anomali muncul, Kejadian yang traumatik bagi wanita justru dibagikan lewat platform yang bisa diakses semua orang tanpa terkecuali. Ternyata hal itu menjadi pemantik munculnya gerakan lanjutan. Langkah yang dibuat di media sosial ini bukan berhenti di situ saja. Seperti diwartakan VOA, beranjak dari gerakan #MeToo, seorang ibu Muda Alison Galbraith mencalonkan diri menjadi anggota kongres di Negara bagian Maryland. Ibu muda itu tak lain untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama isu kekerasan seksual.


Melalui women’s march 2018 di Jakarta, isu mengenai penangan kekerasan seksual juga lantang disuarakan oleh massa pada Sabtu (03/03/18) . dikutip dari Idn Times, massa women’s march menuntut adanya penjaminan dan penyediaan akses keadilan dan pemulihan bagi penyintas kekerasan seksual. Para aktivis perempuan bersandar pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 03 tahun 2017. Sesuai dengan peraturan tersebut, penyediaan visum gratis dan mendapat layanan pendampingan psikososial sangat diharapkan oleh penyintas kekerasan seksual.


Sosial media layaknya bahan bakar mutakhir yang bisa memacu kebebasan berpendapat. Melalui sosial media, seseorang bisa berjuang mendapatkan keadilan yang selama ini didambakan. Tentu saja, sosial media merupakan langkah awal dari perjalanan panjang menuju keadilan.


Tidak kalah penting, dukungan moral yang punya andil cukup krusial bagi penyintas bisa didaptkan ketika penyintas berbagi kisahnya, salah satunya melalui gerakan #MeToo. Selanjutnya, perjuangan yang dimulai di dunia maya itu bisa wijudukan di dunia nyata. Berbagai gerakan seperti women’s march hingga aksi aktivis perempuan yang bertempur di bidang politik membuat gerakan ini sangat terasa dampaknya. Gerakan ini tidak boleh terhenti, sama halnya dengan kebebasan berpendapat.

Muhamad Arfan
Mahasiswa Program Studi Jurnalistik Universitas Padjadjaran