Kenaikan PPN Disebut Tak akan Ganggu Daya Beli Masyarakat, DJP: Hanya Berdampak 0,9 Persen pada Harga Barang!

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 % menjadi 12%.

Kebijakan ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai dampaknya terhadap harga barang dan jasa sehari-hari.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan contoh konkret menggunakan dua produk yang umum dibeli masyarakat yaitu televisi dan minuman bersoda.

Contoh ini dipilih untuk menggambarkan dampak pada barang harga tinggi maupun rendah.

Baca Juga: Akses Lebih Mudah, Begini Cara Sanggah KJP Plus yang Dibatalkan karena Skala Prioritas di edujakarta.id

Dalam ilustrasi tersebut, sebuah televisi seharga Rp5 juta digunakan sebagai contoh barang bernilai tinggi.

Dikutip dari kanal YouTube Kompas.com, Rabu (25/12/2024) dengan kenaikan PPN sebesar 12%, kenaikan harga yang terjadi hanya sekitar 0,9% dari harga total, yang relatif kecil dibandingkan nilai barangnya.

Sedangkan untuk barang konsumsi sehari-hari, diambil contoh minuman bersoda seharga Rp7 ribu.

Dengan penerapan kenaikan PPN yang sama, dampak kenaikan harganya juga sangat minimal, menunjukan bahwa kebijakan ini tidak akan memberikan beban berlebih pada konsumsi rutin masyarakat.

Baca Juga: Cara Autentikasi dan Enrollment di Aplikasi Andal by Taspen, Pensiunan PNS Wajib Simak, Berlaku Per 1 Januari 2025

D Astuti selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini telah dikaji secara mendalam.

Menurutnya, implementasi kebijakan ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perubahan harga barang dan jasa di pasaran.

Lebih lanjut, pihak DJP meyakinkan masyarakat bahwa kenaikan PPN ini tidak akan memicu inflasi tinggi.

Hal ini didasarkan pada perhitungan dan analisis yang menunjukan bahwa persentase kenaikan harga masih dalam batas wajar dan terkendali.

Dengan adanya kejelasan dan contoh-contoh tersebut, pemerintah berupaya memberikan transparansi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan kenaikan PPN.

Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kenaikan ini relatif kecil dan tidak akan menggangu daya beli secara signifikan.***