17+8 Tuntutan Rakyat Viral di Medsos, Pemerintah Akhirnya Beri Tanggapan: Akan Dikomunikasikan Internal

AYOJAKARTA.COM - Media sosial sempat dihebohkan dengan munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat.

Dalam 17+8 Tuntutan Rakyat itu terdapat dua jenis yakni tuntutan jangka pendek dan jangka panjang.

Tuntutan tersebut merupakan hasil rangkuman masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasinya di media sosial.

Tuntutan itu ditujukan mulai dari Presiden, DPR, Polisi, Kementerian hingga TNI.

Baca Juga: BRI Tingkatkan Efisiensi lewat Optimalisasi Dana Murah dan Digitalisasi

Terkait hal ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya buka suara.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa tuntutan itu perlu dibicarakan terlebih dahulu.

"Tentu akan dibaca, mana yang bisa diakomodir, semua akan dikomunikasikan internal pemerintah dulu," ujar Tito.

Ia mengatakan nantinya akan mengakomodir sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan kewenangan dari instansi.

Baca Juga: Lulusan SMA Bisa Daftar! Wantimpres Buka Rekrutmen PPNPN 2025: Formasi, Persyaratan, dan Link Daftar Lengkap

Berikut adalah isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang beredar hingga viral di media sosial:

17 tuntutan jangka pendek hingga 5 September 2025

Tugas Presiden Prabowo

- Tarik TNI dari pengalaman sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mantan jelas dan transparan.

Baca Juga: Perbaikan Intensif! Jasa Marga Siapkan Operasional Normal Gerbang Tol Dalam Kota

Tugas DPR

- Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

Tugas Ketua Umum Partai Politik

- Pecat dan jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Baca Juga: Ada Demo Hari Ini, Ganjil Genap 3 September 2025 di DKI Jakarta Masih Berlaku

- Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Polisi

- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

- Hentikan tundakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

- Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Baca Juga: Apakah Ada Demo di Jakarta 3 September 2025? Simak Agendanya

Tugas untuk TNI

- Segara kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja. (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di Indonesia.

- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Baca Juga: Rekrutmen Pasukan Putih Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Intip Apa Aja Syaratnya

Sedangkan delapan tuntutan jangka panjang lainnya adalah:

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik, Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakukan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah, batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

Baca Juga: Jadwal Persija Jakarta September 2025, Siap Tampil Gacor di Super League 2025/2026

4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa pengeceualian

Pemerintah harus mencabut mantan TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenagannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PNS & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.***