Ramai Tuntutan 17+8 di Media Sosial, Begini Isi Tuntutannya!

AYOJAKARTA.COM - Ramai di media sosial tuntutan rakyat 17+8 terdiri dari transparansi, reformasi dan empati.

Dalam tuntutan tersebut, masyarakat memberikan batas waktu agar pemerintah dapat segera menyelesaikannya.

Diketahui unjuk rasa terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dengan berbagai tuntutan.

Kini masyarakat menggaungkan tuntutan itu dengan 17+8 yang harus segera dilaksanakan pemerintah.

Baca Juga: Naik Transjakarta, MRT, dan LRT di Jakarta Cuma Bayar Rp1 Sampai Satu Minggu ke Depan, Ini Syarat dan Ketentuannya

Lantas apa isi dari tuntutan 17+8?

Berikut isi lengkap tuntutan dikutip ayojakarta.com dari Instagram @bijakmemantau.id:

17 Tuntutan dengan deadline 5 September 2025

A. Presiden Prabowo Subianto

1. Menarik seluruh TNI dari pengamanan sipil, memastikan tak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya, dengan mandat jelas dan transparan.

B. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

3. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
4. Menerbitkan laporan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah dinas, fasilitas lain).
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota bermasalah (termasuk melibatkan KPK).

C. Ketum Partai Politik

6. Menjatuhkan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang bertindak tidak etis atau memicu kemarahan publik.
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Melibatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Baca Juga: DKI Jakarta Bersih Tuntas! 1.325 Petugas Kebersihan Dikerahkan di 26 Titik, Warganet: Terima Kasih Pejuang Sesungguhnya

D. Polri (Kepolisian Republik Indonesia)

9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Menghentikan kekerasan terhadap demonstran dan mematuhi SOP pengendalian massa.
11. Menangkap dan memproses hukum secara transparan aparat atau komandan yang melakukan pelanggaran.

E. TNI (Tentara Nasional Indonesia)

12. Segera kembali ke barak dan menghentikan pengamanan sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar TNI tak mengambil alih fungsi Polri.
14. Berkomitmen secara publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

F. Kementerian Ekonomi (Sektor Ekonomi)

15. Menjamin upah layak bagi seluruh pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk membahas solusi terkait upah minimum dan outsourcing.

Baca Juga: Ikut Unjuk Rasa di Mapol DIY, Rheza Sandy Pratama Harus Merenggut Nyawa, Sang Ayah: Penuh Luka Ada Jejak Sepatu PDL

8 Tuntutan Jangka Panjang ini diberikan deadline hingga 31 Agustus 2026.

Dirumuskan sebagai agenda reformasi sistemik:

1. Melakukan audit independen terhadap DPR, menerapkan standar rekrutmen ketat, dan menghapus fasilitas istimewa.
2. Mereformasi sistem partai: transparansi keuangan dan penguatan fungsi oposisi.
3. Menyusun sistem perpajakan yang lebih adil serta membatalkan kebijakan pajak yang memberatkan rakyat.
4. Memperkuat pemberantasan korupsi: mengesahkan UU Perampasan Aset dan memperkuat KPK.
5. Merevisi UU Kepolisian untuk mendorong profesionalisme dan akuntabilitas.
6. Meninjau kembali kebijakan ketenagakerjaan dan sistem outsourcing yang merugikan.
7. Memastikan reformasi ekonomi yang benar-benar berpihak pada rakyat—menghindari kebijakan ekonomi yang membebani.
8. Peninjauan ulang menyeluruh terhadap kebijakan struktural yang berdampak pada kesejahteraan dan demokrasi.

17+8 ini merupakan tuntutan yang beredar di media sosial di beberapa hari terakhir.***