6 Isi Tuntutan Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo di Monas Hari Ini, BEM Seluruh Indonesia Desak Evaluasi MBG hingga Koperasi Desa

AYOJAKARTA.COM - Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) hari ini, Senin 20 Oktober 2025, menggelar aksi demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi ini dipusatkan di tiga titik utama ibu kota, yaitu Gedung DPR/MPR RI, kawasan Monumen Nasional (Monas), dan BPI Gatot Subroto. TMC Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menghindari area-area tersebut sejak pagi.

“Gunakan jalur alternatif dan ikuti arahan petugas di lapangan,” demikian imbauan resmi yang disampaikan melalui akun Instagram TMC Polda Metro Jaya.

Baca Juga: Pengerjaan Jaringan Air Limbah di TB Simatupang Selesai Lebih Cepat, Lalu Lintas Kembali Normal

Aksi dimulai pukul 08.00 WIB dan diperkirakan berlangsung hingga sore hari, berpotensi menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Jakarta.

Dalam peringatan satu tahun kepemimpinan, Presiden Prabowo menegaskan dirinya tetap berkomitmen menjalankan pemerintahan yang jujur dan berorientasi pada rakyat.

“Saya bisa berdiri di hadapan rakyat dengan percaya diri karena kita telah membuktikan janji-janji kepada bangsa,” ujarnya dalam orasi ilmiah di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bandung.

Sementara itu, BEM SI melalui aksi bertajuk “Indonesia Cemas: #1TahunCukup #1TahunMasalahBeruntun” membawa sederet tuntutan kepada pemerintah. Setidaknya ada 17 poin utama, di antaranya:

Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Umumkan Dana BOS dan BOP Madrasah 2025 Cair Senilai Rp4 Triliun

1. Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum siap secara infrastruktur dan justru rawan pemborosan anggaran.
2. Bebaskan tahanan massa aksi dan hentikan intimidasi terhadap rakyat, sesuai amanat konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat.
3. Evaluasi Kabinet Merah Putih dan copot menteri yang dinilai gagal melindungi lingkungan, HAM, dan rakyat kecil.
4. Reformasi lembaga legislatif agar terbebas dari politik transaksional dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
5. Sahkan RUU pro-rakyat, seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.
6. Evaluasi koperasi desa agar benar-benar menjadi wadah kemandirian ekonomi masyarakat, bukan proyek formalitas yang rawan korupsi.

Selain itu, BEM SI juga mendesak pemerintah untuk memperkuat implementasi UU TPKS, menghentikan eksploitasi tambang, serta menolak proyek food estate yang dinilai merusak ekosistem lokal.

Aksi ini menjadi simbol refleksi publik terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, antara capaian optimisme pemerintah dan sederet kritik yang menuntut perubahan konkret bagi kesejahteraan rakyat.***