AYOJAKARTA.COM -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan akan mempelajari usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait kebijakan vasektomi atau KB pria sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa.
Mensos menilai program KB merupakan hal yang baik. Namun penerapan vasektomi sebagai syarat penerima bansos memerlukan kajian mendalam karena penyaluran bansos memiliki prosedur yang harus diikuti dan tidak bisa langsung dipaksakan.
“Saya masih perlu mengkaji usulan tersebut, butuh waktu,” ungkap Gus Ipul yang dikutip Ayojakarta.com dari Youtube tvOneNews pada Kamis 1 Mei 2025.
Gus Ipul juga menambahkan bahwa masih banyak pintu atau peluang yang dapat ditempuh untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia.
“Masih banyak pintu untuk mensejahterakan masyarakat dan mendorong hadirnya keadilan,” tuturnya.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kebijakan ini dengan alasan banyak keluarga miskin yang memiliki banyak anak sehingga kesulitan membiayai kelahiran, kehamilan, dan pendidikan anak-anaknya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Wajibkan Vasektomi untuk Dapat Bansos? Begini Pandangan Islam!
Dedi Mulyadi meyakini dengan syarat vasektomi, angka kelahiran dapat dikendalikan sehingga beban ekonomi keluarga dan pemerintah daerah berkurang.
Selain itu, kebijakan ini bertujuan menggeser tanggung jawab KB dari perempuan ke pria sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap keluarga.
Namun, usulan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi ini justru menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.
Baca Juga: Geger! Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Warga Dijanjikan Uang Rp500 Ribu
Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan tersebut terdengar seperti ada unsur pemaksaan terhadap masyarakat miskin, bahkan berpotensi melanggar hak asasi manusia karena mewajibkan prosedur medis tertentu sebagai syarat menerima bantuan sosial.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini telah menjalankan berbagai program perlindungan sosial dan bantuan sosial, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
Mengenai usulan vasektomi sebagai syarat penerima bansos, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial kini masih perlu melakukan kajian sebelum mengambil keputusan.***
Share this article
Menteri sosial akan mempelajari usulan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait kebijakan vasektomi atau KB pria sebagai syarat penerima bansos.