anggaran pemprov dki
Ribuan Warga Jateng di Jakarta Terima Bantuan Bahan Pangan
Pemprov DKI menyalurkan bantuan sosial kepada warga Jawa Tengah yang berdomisili di Jakarta. Sebanyak 7.558 orang ber-KTP Jateng menerima bantuan berupa bahan pangan.
Anies Jamin Pendidikan Anak Tenaga Medis Gugur, Publik Sangsi
Anies Baswedan menyebutkan bahwa keluarga nakes yang meninggal akan mendapat santunan sebesar Rp 242 juta.
PAD DKI Merosot, Tunjangan 13 dan 14 PNS Pemprov Ditiadakan Selama Wabah Corona
"TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) sudah dikurangi, dewan sudah enggak ada kunker, enggak ada reses. Terus gaji 13, gaji 14 udah enggak ada juga selama covid ini," ujar Suhaimi
Dewan Kritik Pemprov DKI Setop Sementara Bansos
"Anggaran bansos tahap satu sekitar Rp 187 miliar, masih tersisa dana Rp 560 miliar untuk 3 kali pembagian bansos berikutnya. Pertanyaannya, jika tidak digunakan untuk bansos, ke mana uang tersebut," kata Eneng dalam keterangan resminya, Kamis (7/5/2020).
PAD DKI Diprediksi Merosot 50%
Suhaimi mengungkapkan, PAD DKI 2020 awalnya diperkirakan akan mencapai Rp 57,561 triliun. Namun dengan penyebaran corona, maka PAD diprediksi turun jadi Rp 26,423 triliun.
Gaji PNS Pemprov DKI Jakarta Bisa Dipangkas hingga 50%
"Penyesuaian terhadap perbaikan penghasilan setinggi-tingginya 50%," ujar Chaidir saat dihubungi, Senin (4/5/2020).
Setoran PKB Sumbang PAD Jakarta Tertinggi
Terdapat dua dari 13 jenis pajak daerah yang tertinggi menyumbang pemasukan hingga tanggal 4 Mei yakni, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 2,47 triliun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp 1,66 triliun.
DPRD DKI Realokasi Anggaran Kunker Hingga Reses Rp 256,5 Miliar untuk Hadapi COVID-19
DPRD DKI Jakarta juga memutuskan untuk menghentikan sejumlah kegiatan, sehingga pengalihan anggaran diharapkan lebih produktif dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.
Data Belum Lengkap, 2 RW di Pela Mampang Belum Terima Bansos Anies
Dalam setiap paket bansos, warga penerima bantuan masing-masing mendapatkan satu karung beras ukuran lima kilogram, dua kaleng kecil sarden, 0,9 liter minyak goreng, dua bungkus biskuit, dua lembar masker kain dan dua batang sabun batang.
Bayar Uang Komitmen Formula E, Pemprov DKI Tuai Kritik
Pemprov DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E tahun 2021 sebesar Rp200 miliar dari total tagihan Rp 396 miliar.
Mendengar Suara Rakyat
Maka sebagai sesama warga Indonesia dengan para seniman, melalui naskah sederhana ini saya memberanikan diri memohon Gubernur DKI Jakarta berkenan meluangkan untuk waktu berjumpa dengan para seniman. Agar
GAMKI Jakut: Rekrutmen Anggota FKDM Sarat Manipulasi, Lakukan Tes Ulang
DPC GAMKI Jakarta Utara meminta agar ditunda pelantikan FKDM, sampai proses rekrutmen diverifikasi ulang dan dilakukan secara jujur dan terbuka.
Pangkas Dana Banjir Demi Formula E, Anies: Ngarang
Anies meminta kepada pihak yang menyinggung soal anggaran agar mencermatinya secara objektif. Menurutnya, informasi yang tidak benar, jika tersebar, hanya akan menimbulkan perdebatan tidak perlu.
Gerindra ke PSI: Bukan Begitu Cara Mengefisienkan Anggaran Reses
Syarif menjelaskan, tidak seharusnya anggota DPRD memikirkan penghematan anggaran saat reses. Alasannya, reses dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Bila anggaran reses tidak digunakan secara maksimal maka aspirasi masyarakat tidak bisa terserap seluruhnya.
Gabion Bunderan HI Dibongkar, PDIP DKI: Buang-buang Duit
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai pembongkaran gabion dan beronjong oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk malam tahun baru hanya membuang-buang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Sebelumnya, pembangunan gabion dan beronjongnya menelan dana senilai Rp 150 juta. Dinas Kehutanan DKI Jakarta menyebut, pembangunan gabion tersebut untuk mempercantik Bunderan Hotel Indonesia, sekaligus sebagai Ikon Jakarta. "Kalau saya bilang pemborosan saja, buang-buang duit, buang-buang anggaran. Ya, nanti kalau acaranya dilaksanain di Monas, tamannya minta dipindahin gitu? Yang rasional ajalah, masak kaya gitu aja dipindahin terus balikin lagi. Mau dikatakan perencanaan yang tidak matang enggak mau juga," ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono saat dihubungi wartawan, Kamis (26/12/2019).
Tidak Ada Dana Hibah, Haji Lulung Siapkan Rp 10 Miliar untuk Bamus Betawi
Ketua Umum Bamus Betawi Abraham Lunggana alias Haji Lulung memaklumi keputusan Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan dana hibah kepada ormas yang dipimpinnya.
Hasil Rapimgab Dengan Kemendagri, APBD DKI 2020 Tak Banyak Dievaluasi
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Saefulloh mengatakan, dari hasil rapimgab tersebut, tidak ada perubahan signifikan dalam APBD 2020. “Tadi dibacakan dari hasil evaluasi Kemendagri itu semakin baik dari tahun ke tahun,” kata Saefullah usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Serapan APBD Di Bawah Target, Anies: Karena Kita Nahan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pesimis penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2019 sesuai target 85 persen dari nilai total APBD Rp 86,89 triliun. "Enggak (sampai target 85 persen) 84 persen, sekitar di atas 82 persen yang penting, tapi mungkin sekitar 83 hingga 84 persen," beber Anies saat meninjau langsung stok dan harga pangan di Gudang Beras PT Food Station Tjipinang Jaya, Jl. Pisangan Lama, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Jumat (20/12/2019).
PSI: Kami Tidak Cari Panggung, Pemilu Masih Jauh
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pihaknya tidak bermaksud untuk mencari panggung dari kejanggalan kebijakan Pemprov DKI yang ditemukannya. Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Prabowo saat menyampaikan pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).