JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diminta melakukan penelusuran seksama terhadap proses rekrutmen Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta.
Soalnya, rekrutmen ini diduga sarat manipulasi. Apalagi mengingat FKDM ini nantinya diperuntukkan mendukung kinerja Gubernur DKI Jakarta dengan mempergunakan anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kota Jakarta Utara (DPC GAMKI Jakarta Utara) Tornando Togatorop menuturkan, dari proses rekrutmen FKDM se-DKI Jakarta, di tingkat wilayah ditemukan kecurangan-kecurangan fatal. Tidak sedikit calon anggota FKDM yang bermasalah diloloskan.
“Ini berbahaya bagi penyerapan anggaran dan dukungan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ke depan. Sebab, ada sejumlah temuan kami, FKDM diisi oleh orang-orang bermasalah. Sarat manipulasi," tegas Tornado di Jakarta.
Pria yang akrab disapa Nando ini mengatakan, dari jejaring pemantauan yang dilakukannya dengan para penyelenggara rekrutmen, beberapa data menunjukkan proses rekrutmen itu jauh dari proses yang fair.
Nando mencontohkan, keluhan yang disampaikan berbagai komponen masyarakat melalui pimpinan Kesbangpol Provinsi dan Wilayah.
“Hingga hasil akhir tes FKDM, ternyata masih saja ada orang-orang bermasalah dan berpersoalan dengan hukum yang dinyatakan lulus,” ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, sesuai data dari lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan data di Kesbangpol, sejumlah nama yang bermasalah itu sedang diproses hukum. Nando menengarai kemungkinan para panitia seleksi yang berada di bawah Kesbangpol, melegalkan manipulasi itu.
“Karena kedekatan personal dengan oknum-oknum calon anggota FKDM itu. Itu menjadi salah satu faktor yang kami temukan,” ujarnya.
Dengan proses rekrutmen yang disebutnya bermaslah itu, DPC GAMKI Jakarta Utara meminta agar ditunda pelantikan FKDM, sampai proses rekrutmen diverifikasi ulang dan dilakukan secara jujur dan terbuka.
Dia juga mengingatkan, Kesbangpol sebagai lembaga Pemerintah DKI Jakarta perlu dievaluasi.
“Harapan kita sebagai warga Jakarta, kiranya Kesbangpol sebagai lembaga di Pemda DKI harus diisi oleh orang-orang yang bisa dipercaya masyarakat, yang berintegritas, yang tidak manipulatif,” ujar Nando.
Share this article
DPC GAMKI Jakarta Utara meminta agar ditunda pelantikan FKDM, sampai proses rekrutmen diverifikasi ulang dan dilakukan secara jujur dan terbuka.