anggaran pemprov dki
Anggaran Dinas Perindustrian dan Energi Disepakati Rp 736 Miliar
Anggaran sebesar Rp 736 miliar disepakati Komisi B DPRD DKI Jakarta yang diusulkan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta dalam pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Senin (11/11/2019). Angka tersebut menurun dari pengajuan awal sebesar Rp 803,938 miliar yang disesuaikan dengan penambahan di beberapa pos anggaran Rp 189,298 miliar dan juga ada pengurangan anggaran di beberapa pos sebanyak Rp 257,231 miliar sehingga total akhir Rp 736 miliar.
.jpg)
Dinas Sumber Daya Air Anggarkan Rp 1 Triliun untuk Kendalikan Banjir
Komisi D DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan anggaran Dinas Sumber Daya Air DKI senilai Rp 3,9 triliun untuk masuk dalam pertimbangan Badan Anggaran di APBD 2020.
DPRD Setujui Anggaran Rp 197 Miliar untuk Saringan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengusulkan anggaran senilai Rp 197 miliar dalam APBD 2020 untuk pengadaan saringan sampah di sepanjang Kali Ciliwung yang masuk wilayah ibu kota.
Anies dan Ahok, Kenapa Dibenturkan?
Mari obyektif melihat kronologi peristiwa. Ada kesalahan input anggaran. Sengaja atau tidak sengaja, itu dilakukan oleh pegawai Pemprov DKI. Anak buah Anies. Kualitas teknologi e-budgeting yang masih dalam proses penyempurnaan membuat anggaran tak wajar itu lepas kontrol . Anies koreksi satu persatu. Manual.
Massa Berbusana Betawi Tuntut Anies Mundur Atau Mau Dipecat Lagi!
Mereka juga membawa karangan bunga bertuliskan "Bunda Marah, Banyak Perampok Uang Rakyat Jakarta Makin Semrawut, Mundur atau Mau Dipecat Lagi? Bunda Milenial" yang dijaga ibu-ibu berkebaya ungu.
Pembahasan KUA-PPAS di Komisi B DPRD Dilanjutkan Senin
Pembahasan dan pendalaman Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Komisi B, DPRD DKI Jakarta akan dilanjutkan pada Senin (11/11/2019) mendatang. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, pada hari Senin, pembahasan dan pendalaman diagendakan untuk KUA-PPAS Dinas Perindustrian dan Energi (PE), serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
PSI Telat, Anggaran Jakarta Formula E-Prix 2020 Sudah Lolos
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) merespon penolakan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI terkait rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Jakarta Formula E-Prix 2020.
Sekda DKI: APBD 2020 Harus Selesai 30 November
Kesepakatan APBD DKI Jakarta 2020 harus bisa diselesaikan pada 30 November 2019.
Jakarta Mau Dibawa ke Mana?
Mengapa belakangan ini Jakarta gaduh luar biasa. Mulai dari politik anggaran yang tidak memihak rakyat karena sekoyong-koyongnya muncul anggaran aneh bin ajaib seperti pengadaan lem aibon Rp 82 miliar, lalu anggaran pulpen Rp 635 miliar, kertas Rp 213 miliar, tinta printer Rp 407 miliar lalu anggaran penataan jalur sepeda yang melonjak menjadi Rp 62,5 miliar dengan alas an harga cat impor meroket.
Sekda DKI: Draf KUA-PPS 2020 Dikasih 5 Juli, Last Minute Gimana?
Ia kecewa adanya pernyataan bahwa draf berupa rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 baru diserahkan menit-menit akhir waktu pembahasan dengan dewan.
Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2019 di DKI Tertinggi dalam Sejarah
Peningkatan yang signifikan dan menjadi perolehan terbesar dalam sejarah realisasi investasi per triwulan ditorehkan di Provinsi DKI Jakarta. Realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek terbesar yakni, DKI Jakarta sebesar Rp 41,1 triliun (20,0 persen), Jawa Barat Rp 33,4 triliun (16,2 persen), Jawa Timur Rp 14,8 triliun (7,2 persen); Riau Rp 13,1 triliun (6,4 persen); dan Jawa Tengah Rp 11,1 triliun (5,4 persen).
.jpg)
Pemprov Tak Unggah Platform KUA-PPAS, PSI: Kayak Kucing-kucingan
Anggaran janggal di platform rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun Anggaran 2020 seharusnya tidak perlu terjadi lantaran bisa dilihat langsung di laman <i>website apbd.jakarta.go.id</i>. Juru bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengatakan platform tersebut sudah dibentuk oleh Pemprov DKI dan tentunya harus mencakup substansi tahapan penganggaran agar publik dapat mengetahuinya.
Tidak Hanya Lem Aibon, Fitra Temukan Banyak Kejanggalan di KUA-PPAS DKI
Fitra kembali menemukan kejanggalan pengajuan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2020.
PSI DKI Pasang Badan untuk William Aditya
Menurut Jurubicara DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, perbuatan William membocorkan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke media sosial semata-mata untuk menjalankan asas transparansi.
PSI: Transparansi Penganggaran di DKI Berjalan Mundur
Kisruh anggaran janggal di Pemprov DKI Jakarta mendapat sorotan berbagai pihak.
M Taufik: Tidak Ada yang Ditutupi dalam Pembahasan KUA-PPAS
Ketua DPD Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengaku telah menerima dokumen KUA-PPAS pada 5 Juli 2019 lalu. Dokumen tersebut, kata Taufik, diterima dengan surat nomor 579/1.713.6 perihal penyampaian rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2020. Artinya, kata Taufik, pembahasan anggaran telah dilakukan secara transparan, hingga batas waktu pengetokan APBD 2020 pada 30 November nanti.
DPRD Tetap Tolak Anggaran Konsultan Kampung Kumuh Rp 500 Juta Per RW
Komisi D DPRD DKI Jakarta menolak usulan anggaran konsultan untuk penataan kampung kumuh senilai hampir Rp 600 juta per satu rukun warga (RW).
Pengamat: Aksi William Positif, Asal Jangan Ada Motif Lain
Tindakan anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana dinilai cukup baik dalam mengungkap kejanggalan anggaran pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon (KUA-PPAS) APBD DKI 2020.
Sindir Wiliam, Ketua Komisi B: Temuan Anggaran Kita Klarifikasi
Komisi B DPRD DKI Jakarta menyayangkan sikap anggota DPRD Wiliam Aditya Sarana terkait unggahan anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp 82,8 miliar tanpa ada pembahasan terlebih dahulu.
Honor TA Pidato Gubernur DKI Rp 390 Juta untuk 6,5 Orang, Fraksi Gerindra: Salah Ketik
Fraksi Gerindra DPRD DKI menduga angka Rp 390 juta untuk 6,5 orang dalam temuan Indonesia Budget Center (IBC) hanyalah salah ketik. Angka tersebut masuk di rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta, sebagai usulan honorium tenaga ahli tim penyusunan sambutan pidato, makalah, dan kertas kerja gubernur-wakil gubernur.
