anggaran pemprov dki
4 Fraksi DPRD DKI Singgung Anggaran Balap Formula E
Sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. 4 fraksi sempat menyinggung ajang Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta, di antaranya Fraksi PSI, Gerindra, PKS dan Demokrat. Dalam pandangan umumnya, Fraksi PSI menegaskan rencana anggaran Formula E tidak jelas dan tiba-tiba menjadi anggaran prioritas.
.jpg)
Fraksi PDIP: Ada Indikasi Upaya Penyelundupan Kebijakan di BUMD DKI
Fungsi dan peran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam menyampaikan pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dipertanyakan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Johny Simanjuntak mengatakan fraksinya melihat adanya indikasi upaya penyelundupan kebijakan di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
.jpg)
Masih Diproses, Data KUA-PPAS 2020 Diunggah ke Website Besok
Masih belum tetapnya nominal anggaran menjadi alasan mengapa data KUA-PPAS belum diunggah dalam e-budgeting di website <i>apbd.jakarta.go.id.</i> Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Suharti mengatakan meskipun anggaran sudah disahkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta dengan nilai Rp 87,9 triliun, namun hingga saat ini anggaran tersebut masih dalam proses perampungan.
.jpg)
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Banyak Pengurangan Pendapatan Pajak di 2020
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan pengurangan proyeksi pendapatan pajak di dalam dokumen rancangan APBD DKI Jakarta 2020.
Pembahasan Anggaran Molor, DPRD Santai Terima Sanksi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik memastikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 tuntas pada pertengahan Desember 2019.
Atasi Defisit APBD, Pemprov DKI Kurangi Program Prioritas
Sekda DKI Jakarta Saefullah menyebut kemampuan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2020 hanya sekitar Rp 87 triliun.
APBD Defisit, PSI Minta Anies Baswedan Tegas Potong Anggaran
Partai Solidaritas Indonesia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertindak tegas melakukan efisiensi rancangan anggaran, terlebih dengan perkiraan APBD 2020 yang terancam defisit hingga Rp 10 triliun.
Kemendagri Tidak Beri Perpanjangan Waktu Pembahasan APBD DKI
Kementerian Dalam Negeri memastikan tidak akan memberikan perpanjangan waktu untuk DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan APBD 2020.
.jpg)
Desember, Lima RW Kumuh Kedaung Kaliangke Ditargetkan Sudah Cantik
Penataan lingkungan lima Rukun Warga (RW) kumuh di Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat ditargetkan rampung pada Desember 2019.
Komisi B Targetkan Pembahasan KUA-PPAS Rampung Besok
Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Komisi B DPRD DKI Jakarta ditargetkan rampung, Kamis besok (14/11/2019). Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan pembahasan dan pendalaman KUA-PPAS masih akan dilanjutkan untuk Dinas Pariwisata dan kebudayaan (Disparbud).
DPRD Hapus Pengajuan Dana Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah
Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menghapus pengajuan dana untuk rehabilitasi rumah dinas lurah di wilayah DKI pada 2020 karena dianggap mubazir.
PSI Sayangkan Formula E Kurangi Anggaran Program Prioritas
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta menyebut, menemukan penambahan anggaran cukup signifikan dalam pelaksanakan ajang balap mobil listrik Formula E masuk dalam APBD 2020. Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Ahmad Idris mengatakan, penambahan anggaran tersebut diketahuinya untuk kegiatan Pembayaran Commitment Fee ajang Formula E sebesar Rp 396 miliar di Dinas Olahraga dan Pemuda, Pre-event Formula E sebesar Rp 15 miliar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan penyertaan modal ke PT Jakpro melonjak Rp 2,2 triliun.
PSI Ramalkan Pemprov DKI Defisit Hingga Rp 10,7 Triliun
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD DKI 2020 diperkirakan berpotensi defisit sebesar Rp 10,7 triliun.
Tata RW Kumuh, Dinas PRKP Libatkan Kaum Intelektual
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta melibatkan pihak kampus menyusul dipangkasnya anggaran konsultan penataan 76 RW kumuh di 35 kelurahan pada tahun 2020.
Anggaran Konsultan Dipangkas, Penataan RW Kumuh 2020 Rangkul Kampus
DPRKP pada mulanya mengusulkan anggaran konsultan untuk rencana penataan satu RW dipangkas dari Rp 566 juta menjadi Rp 451 juta per RW yang juga diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta penataan sejumlah RW kumuh di satu kota disusun oleh tenaga ahli yang sama sehingga anggaran konsultan menjadi lebih efisien.
Anggaran Dipotong Bikin Penataan Trotoar Tertunda
Komisi D DPRD DKI Jakarta memotong anggaran penataan trotoar mencapai Rp 204 miliar.
Sebelum Unggah ke Medsos, William PSI Ngaku Pernah Bahas Lem Aibon di Banggar
Wiliam berdalil sudah tahu ada mekanisme pembahasan di forum dewan. "Ya jadi saya sudah tahu mekanisme pembahasan di dewan, karena yang saya omongkan di media sosial itu sudah saya omongkan di rapat," ucapnya.
Diperiksa BK Hampir 2 Jam. William PSI: Saya Belum Tahu Langgar Etik atau Tidak
Hampir dua jam anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menjalani pemeriksaan di ruangan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/11/2019). William mengaku diperiksa oleh tujuh anggota BK. Sekitar pukul 12.05 WIB, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu keluar dari ruang BK.
Ditemani Rekan PSI, William Penuhi Panggilan BK DPRD DKI
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Ia terlihat memasuki ruangan BK pada pukul 10.20 WIB. Anggota dewan termuda itu didampingi rekannya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agust Hamonangan.
Anggaran Dipangkas, Pembebasan Lahan Waduk dan Kali Batal
Anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai di Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sebesar 850 miliar pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, telah terserap anggaran sebesar Rp 350 miliar. Namun, sisa anggaran sebesar Rp 500 miliar termasuk di dalamnya Rp 160 miliar untuk pembebasan lahan di bantaran Kali Ciliwung dibatalkan. "Anggaran sekarang kami Rp 850 miliar tahun 2019, yang baru terserap Rp 350 miliar. Berarti masih ada Rp 500 miliar lagi, tapi disetop sekarang," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Jusuf, di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).
