dpr
Hati-hati, Revisi UU Sistem Politik Jangan Bikin Demokrasi Indonesia Mundur Jauh
Ada tujuh UU yang akan dibenahi dalam konteks penataan sistem politik dan pemerintahan ke depan. Ketujuh UU itu adalah UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Pemilihan Kepala Daerah, UU MPR, DPR, DPD (MD2), UU Pemerintahan Daerah, UU Pemerintahan Desa, serta UU Keuangan Pusat dan Daerah.
PKS Tolak Ide Menteri Erick untuk Kerdilkan PLN
Ide pembatasan layanan PLN tersebut dinilai bertentangan dengan UU Kelistrikan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2016 terkait listrik.
PKS: Pemerintah Gagal Menjaga Keseimbangan Primer APBN
Ada dua catatan negatif yang mencolok dari laporan realisasi APBN 2019, yakni soal keseimbangan primer dan defisit transaksi berjalan. Keduanya sangat terkait dengan sektor migas.
Masih Kurang 1,5 Juta Guru Secara Nasional
perubahan pendidikan memang terjadi begitu cepat. Ia mendorong agar penyelenggara sekolah harus siap dengan segala perubahan yang mungkin terjadi. Salah satunya, dengan meningkatkan kualitas guru.
BKSAP DPR: Pemerintah Tak Perlu Takut Gangguan China
Pemerintah tidak hanya menggunakan cara-cara diplomasi bila Tiongkok tetap bersikeras menolak layangan protes dari Indonesia. Segala cara harus digunakan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah nasional,
DPR Minta PLN Bentuk Tim Siaga Banjir
Dalam kondisi banjir sangat rawan terjadi korsleting listrik dan terjadi arus liar. Untuk itu, menurut dia, perlu ada tim PLN yang paham keadaan.
Jokowi Didesak Inisiasi Perdamaian Beijing-Etnis Uighur
pemerintah bisa mendorong negara- negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antara Uighur dengan pemerintah Beijing. Sebagaimana, ASEAN bersatu menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar.
Angka Kematian Ibu dan Perceraian Pekerja Migran di Indonesia Memprihatinkan
Kaum ibu Indonesia yang diharapkan menjadi pendidik anak-anak bangsa, masih menghadapi problem besar. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi dibanding negara-negara ASEAN. Sementara para ibu yang menjadi pekerja migran, menghadapi ancaman meningkatnya angka perceraian setiap tahun terus. Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin lantaran AKI saat melahirkan di Indonesia masih nomor 2 tertinggi di ASEAN. "Kita masih memprihatinkan, di level ASEAN saja rata-rata AKI 197 per 100 ribu kelahiran. Sedang di Indonesia 305 per 100.000 kelahiran hidup, tidak lebih baik dari Filipina. Bahkan menempati posisi kedua dengan AKI tertinggi," ujar Mufida, melalui keterangan tertulis, Minggu (22/12/2019).
.jpeg)
Angka Kematian Ibu dan Perceraian PMI Memprihatinkan
Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia masih tinggi dibanding negara-negara ASEAN. Sementara para ibu yang menjadi pekerja migran, menghadapi ancaman meningkatnya angka perceraian setiap tahun terus.
Habib Aboe: Nasib Bangsa 20 Tahun ke Depan Tergantung Ibu Mendidik Anaknya
dalam konsep pendidikan Islam, ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Melalui ibu, seseorang akan belajar banyak hal. "Tentunya, ibu memberikan pendidikan dasar sebagai karakter seorang anak. Bagaimana perlakuan ibu terhadap anak akan menentukan karakternya ke depan," tuturnya,
Anggota DPR: Cara Berpikir Menteri Nadiem Makarim Lompat-lompat
Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki, menyatakan, program-program itu terkesan tidak runut karena tidak berasal dari proses masukan yang kemudian menghasilkan perencanaan.
DPR: Tiga Aspek Assemen Pengganti UN Ada yang Bolong
Rencana perubahan Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dinilai belum berdasarkan kajian komprehensif.
Adian Napitupulu Diterbangkan ke Jakarta dengan Pesawat Khusus
Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu kolaps di dalam pesawat dalam penerbangan dari Jakarta menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah mendarat di bandara, Adian langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah dan kemudian dibawa ke RSUD Dorrys Sylvanus. Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan pihak rumah sakit langsung menugaskan dokter spesialis jantung, yakni dr Mangap Sitorus dan dr Theodorus untuk mengobservasi Adian. Perkembangan terkini, kata Hasto, Adian dalam penanganan dokter untuk menstabilkan kondisi badannya terlebih dahulu.
.jpg)
DPR Bela NU dan Muhammadiyah soal Uighur
Munculnya tudingan Wall Street Journal (WSJ) terhadap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang bersikap diam terhadap etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang menuai beragam tanggapan.
Habib Aboe Siap Jamin Penangguhan Penahanan Luthfi
Menurut Aboe, pada proses persidangan saat ini, seharusnya Luthfi tidak perlu ditahan. Sebab, lanjut dia, secara prinsip, yang bersangkutan tidak mungkin mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri.
Legislator DPR: Jangan Terlalu Diumbar Impor Tekstil Masuk ke Indonesia
Berdasarkan data BPS, sepanjang kuartal I tahun 2019 produksi industri tekstil dan pakaian mengalami lonjakan yang signifikan yaitu tumbuh 18,98 persen, sedangkan pada kuartal I tahun 2018 hanya tumbuh sebesar 7,46 persen. Pencapaian ini bahkan melebihi pencapaian sepanjang 2018, dimana hanya tumbuh sebesar 8,73 persen.
Indeks Kerukunan Beragama di Aceh Terburuk, DPR: Jangan Provokatif!
Dalam hasil survei indeks KUB Kemenag, Aceh menempati provinsi paling buruk. Irawan mempertanyakan metodologi hasil survei Kemenag itu karena bertentangan dengan realita yang ada di Aceh.
PKS: Penegakan HAM di Indonesia Masih Banyak Catatan
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi menyampaikan, berdasarkan catatan Koalisi Peringatan Hari (Koper) HAM, sepanjang tahun 2019 ini sedikitnya terjadi 51 kasus pelanggaran HAM dan belum diselesaikan pemerintah. "Tentunya ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah," ujar Aboe dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2019).
Emrus: Jika Hukuman Mati Koruptor Sekadar Wacana, Sangat Disayangkan
Semua fraksi di DPR sejatinya menyambut baik wacana yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi itu dengan memasukkan pada revisi RUU Tindak Pidana Korupsi.
Mantan Napi Korupsi Boleh Ikut Pilkada, DPR Lihat Sisi Kemanusiaan
Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU baru jelang Pilkada 2020.
