dpr
Revolusi Industri 4.0, Jangan Menjauhkan dari Tujuan Bangsa
Sebanyak 13 program umum tertuang dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar ke-X. Salah satunya, merespons disrupsi di segala aspek sebagai dampak revolusi industri 4.0. Anggota DPR Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian mengatakan pentingnya partai politik untuk selalu mengikuti perkembangan zaman.
Komitmen Reformasi Legislasi Jokowi Tak Terwujud di Prolengas 2020
Sebanyak 50 RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020 masih mencerminkan semangat "over regulasi" yang ditampilkan oleh DPR dan pemerintah. Padahal, dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi menyerukan agar dilakukan reformasi di bidang legislasi.
Wakil Ketua DPR Dukung Kegiatan Orientasi Wartawan PWI Jaya
Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta/PWI Jaya melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Kamis (5/12/2019).
Revisi UU ASN Masuk Prolegnas, Angin Segar Bagi Honorer K2
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan kabar gembira soal rencana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini dinanti-nantikan tenaga honorer katagori dua (K2).
Legislator Minta Beasiswa LPDP 'Top Up' Dikembalikan
Cukup banyak pelajar S2 dan S3 kita yang sedang studi di Rusia, jumlah mereka 550 orang dan mereka butuh beasiswa karena bentuk beasiswa dari pemerintah Rusia hanya partial scholarship
Anggota DPR: Pemerintah Bertanggung Jawab Biayai Umrah Korban First Travel
Negara bertanggung jawab untuk ikut membiayai pemberangkatan atau pengembalian uang korban FT. Sementara yang terjadi dalam putusan persidangan FT malah asetnya disita negara.
Terbukti Korupsi, Bowo Sidik Pangarso Divonis 5 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan penjara kepada mantan Anggota DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, Rabu (4/12/2019). Ketua Majelis Hakim Tipikor, Yanto menyebut politikus Partai Golkar tersebut terbukti menerima suap sebesar Rp 2,6 miliar dalam perkara kasus penyuapan jasa bidang pelayaran PT Pilog menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK).
.jpg)
Klaim Biaya Cesar Diduga Biang Defisit BPJS, PKS: Validkah?
kalaupun ada dugaan-dugaan seperti membengkaknya klaim biaya operasi cesar, penyakit jantung dan lain-lain, yang pertama dilakukan adalah cross check data dan investigasi. “Validkah data angka cesar 2019 di Indonesia yang dikatakan mencapai 40 persen atau dua kali lipat dari standar WHO?” Mufida mempertanyakan.
Ratifikasi IA CEPA Harus Lindungi UMKM Indonesia
Dengan adanya ratifikasi IA CEPA ini, pemerintah harus mampu melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komisi III DPR Minta Atensi Khusus Polda Sumut Usut Kematian Hakim PN Medan
Menurut legislator PKS wilda Kalimantan Barat ini, jika memang dugaan pembunuhan yang terjadi berkaitan dengan perkara yang ditangani, maka perlu ada evaluasi tentang pengamanan para hakim.
MPR: Pemerintah Jangan Apriori Sikapi Izin SKT FPI, Carikan Solusi
Narasi-narasi yang berkembang perihal dengan perpanjangan izin ormas FPI jangan kemudian disikapi secara apriori oleh pemerintah.
Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR Khianati Reformasi
Munculnya wacana Presiden dipilih oleh MPR merupakan dinilai merupakan pengkhianatan agenda reformasi. Sebab, salah satu buah reformasi yakni mekanisme pemilihan Presiden secara langsung. "Perubahan ini bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk terjadi," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2019).
.jpg)
HIPMI Dukung Jual Beli Nikel Dengan Dasar HPM
Pemerintah memiliki peran penting dalam pematangan kebijakan perihal transaksi jual beli nikel ini. Pemerintah harus lebih melindungi para pengusaha lokal dari pengusaha asing.
Pimpinan KPK Agak Merasa Tak Dihargai Pemerintah, Termasuk oleh DPR
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif menegaskan, sebenarnya banyak sekali rekomendasi KPK dalam kaitannya untuk pencegahan, namun tidak dilaksanakan bahkan terkesan lembaganya tidak dihargai.
DPR: BPIP Jangan Terjebak Sosialisasi dan Indoktrinasi!
BPIP sebaiknya lebih mendorong Pancasila menjadi ilmu untuk publik agar viral didiskusikan dan dibahas. “Ada banyak masalah yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia, seperti Papua, Pembentukan Prov Papua Selatan, Amandeman UUD 1945, Urgensi Pemindahan Ibukota, masa jabatan Presiden, dipilihnya stafsus Milenial. Ini akan jadi menarik kalau BPIP melakukan kajian terhadap hal ini dengan mengajak publik lalu di komparasikan dengan Ideologi Pancasila kita,” ujar Mardani.
DPR Panggil Mendagri dan Men-PAN RB Gara-gara PP Kontroversial
Komisi II DPR akan mendalami dengan meminta penjelasan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, terkait dengan lahirnya poin-poin dalam PP yang menimbulkan kontroversial itu, seperti disebutkan orang yang berpenghasilan rendah berpotensi terpapar radikalisme.
Yang Terhormat Menteri Nadiem Makarim, Beri Kesejahteraan untuk Guru
Pemerintah harus terus memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya tenaga honorer yang jumlahnya kurang lebih mencapai 250 ribu orang.
Pengelolaan Candi Borobudur Amburadul
Kawasan Candi Borobudur kini berada di bawah pengelolaan kementerian (Kemendikbud dan Kemenpar), pemda, BUMN juga Badan Otorita Borobudur yang dibentuk melalui Perpres No.46 tahun 2017. Namun, yang terjadi, pemda setempat yakni Kabupaten Magelang merasa tidak dilibatkan, padahal Candi Borobudur sendiri terletak di kabupaten tersebut.
Hasil Penerawangan, Karier Mulan Jameela di DPR Tidak Akan Mulus
Pakar spiritual Anggra Inezya membacakan penerawangan soal karier penyanyi Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI.
DPR: Pembubaran TP4P dan TP4D Jangan Atas Dasar Rumor
Rencana pembubaran Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4P) serta Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung harus dipertimbangkan secara bijak. "Rencana tersebut harus berangkat dari niat serta pemikiran untuk membangun bangsa, tidak semata-mata atas dasar rumor yang belum teruji kebenarannya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, Jumat (22/11/2019).
.jpg)