dpr
BKSAP DPR Apresiasi Sikap Pemerintah Tolak Klaim AS Atas Pemukiman Yahudi Israel
Sikap Trump itu diperlihatkan jelas ketika tahun 2018 lalu AS dengan sengaja membuka secara resmi kedutaan besar negara AS untuk Israel di Yerusalem (14/5/2018) dan kini malah mendukung Israel terus membangun pemukimannya di wilayah Tepi Barat Palestina.
Anak Priok di Senayan Minta Para Kapolres Lebih Komunikatif
Politikus Nasdem yang punya julukan "Anak Priok" ini menambahkan, tanpa ada komunikasi yang baik maka dapat berimbas pada pengabaian hukum atau bias arus informasi dalam sebuah peristiwa kejahatan.
Kartu Pra Kerja Jangan Miss Leading dan Salah Sasaran
Kekacauan data kepesertaan sebuah program pemerintah kerap terjadi. Sebut saja Data Cleansing yang harus dilakukan oleh BPJS kesehatan, persoalan data KIS, data KIP dan kartu-kartu lain. Karena itu, pemerintah jangan mengulang kesalahan dalam pendataan penerima Kartu Pra Kerja. Demikian ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, Rabu siang (20/11/2019).
DPR Minta Pemerintah Cepat Respon Serangan Roket Israel ke Gaza
Hingga Rabu (13/11/2019) malam waktu setempat, militer Israel mengklaim ada 360 roket yang ditembakkan dari Gaza ke wilayahnya. Namun sejauh ini tidak ada korban jiwa dari pihak Israel. Diklaim Israel bahwa sekitar 90 persen roket yang ditembakkan ke wilayahnya berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Legislator Fraksi PKS DPR ini juga mendesak pemerintah Indonesia harus segera menyampaikan sikap protes kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas serangan Israel kepada warga Gaza, Palestina ini.
Kelangkaan Solar di Sumbar, Legislator Gerindra Surati Jokowi
Andre mengatakan, kelangkaan BBM jenis solar di Sumbar ini telah menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat terganggu. "Akibat kelangkaan ini terjadi antrian panjang di hampir seluruh SPBU yang mencapai 3 km, dan menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu," papar dia.
Komisi VI: PLN Lebih Butuh Ahok
Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir merangkul Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menlu Retno: Rizieq Masih Pegang Paspor WNI
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Rizieq Shihab masih memegang paspor warga negara Indonesia. Hal itu menjawab tuduhan bahwa pemerintah telah mencabut paspor WNI yang dipegang Rizieq yang saat ini sedang berada di Arab Saudi.
Anggota Komisi I Tanya Surat Cekal Rizieq, Begini Respon Menlu Retno
Retno terlihat langsung mencatat pertanyaan Effendi. Namun, ia belum menjawab pertanyaan Effendi karena saat itu sesi pertanyaan masih berlangsung. Ketika pimpinan Komisi I mengakhiri sesi pertanyaan pada jam 12.45 WIB, Retno meminta agar sesi selanjutnya (sesi jawab) diadakan secara terbuka dan tertutup.
2 Kali Opini Disclaimer, Menteri KKP Jangan Pilih Dirjen Bermasalah
Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan merujuk pada beberapa kasus yang menimpa KKP dua tahun terakhir yang melibatkan dirjen dan sekjen dalam kasus dugaan korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) di Sabang. Di mana program ini diadopsi dari teknologi budidaya Norwegia.
Menhan Diminta Serius Urus Kesejahteraan Papua dan Papua Barat
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta pemerintah menambah jumlah prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat. Menurut dia, aktivitas misionaris yang masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat diduga membawa agenda tersendiri.
Tahun Depan, TNI Prioritaskan Kekuatan dan Kemandirian Pertahanan
Rencana Kerja TNI pada tahun 2020 adalah melanjutkan pembangunan postur TNI yang meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan.
BPJS Kesehatan Cuma Rekrut Tokoh Lokal Bukan Debt Collector
BPJS Kesehatan mengklarifikasi kabar penggunaan debt collector untuk menagih tunggakan iuran kepada peserta.
Panglima TNI Bicara Potensi Konflik Pilkada Serentak 2020 di Komisi I DPR
Di tengah penjelasannya, Hadi mengatakan bahwa daerah yang rawan konflik karena isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan politik uang adalah Papua.
NTB Siap Dukung Suplai Pasokan Daging Nasional
Bila dilihat dari sisi keberlangsungan stok, hanya dari NTB, dalam keadaan peternakan bukan skala industri modern, sudah mampu mensuplai kebutuhan nasional 140 ribu ekor. Padahal kebutuhan lokal hanya 64 ribu ekor.
BPJS Kesehatan Wajib Klarifikasi Soal 24,77 Juta Data Peserta Bermasalah
Ada 9 poin yang disimpulkan pada rapat 2 September saat itu. Sejumlah PR harus diselesaikan terlebih dulu oleh pemerintah sebelum menaikkan iuran BPJS.
Aturan Jam Kerja bagi Peneliti Pemerintah yang Tugas Belajar Perlu Dihapus
Saat ini, para peneliti harus mengambil jurusan yang linier dengan bidang keahliannya. Kalau tidak, ijazahnya akan dinilai rendah. Ini yang akan menjadikan kerugian para peneliti bila ijazahnya tidak linier
Produk Dalam Negeri Tak Berkembang, Reformasi Sistem Impor!
Reformasi sistem impor menjadi sangat penting dilakukan untuk membangun sebuah regulasi menciptakan iklim usaha sehat sampai pada tingkat paling kecil, yakni usaha mikro yang skala usahanya beraset di bawah Rp 50 juta dengan omset di bawah Rp 300 juta per tahun.
BPJS Kesehatan Harus Berhikmat untuk Rakyat
Pembentukan BPJS Kesehatan pada dasarnya merupakan wujud kepedulian negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya.
Harus Ada Aturan Membatasi Botol Plastik di Lingkungan Parlemen Senayan
Ia berharap selanjutnya Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan peraturan untuk membatasi penggunaan plastik di lingkungan parlemen.
Alasan Komisi III Kebut Fit and Proper Test Idham Azis
Ia pribadi menilai Idham Azis pantas terpilih menjadi Kapolri. Penilaiannya berdasar kinerja Idham selama menjabat Kapolda Metro Jaya.
