BKSAP DPR Apresiasi Sikap Pemerintah Tolak Klaim AS Atas Pemukiman Yahudi Israel

Permukiman Yahudi di daerah pendudukan Tepi Barat dianggap PBB ilegal di bawah hukum internasional/BBC/EPA
Permukiman Yahudi di daerah pendudukan Tepi Barat dianggap PBB ilegal di bawah hukum internasional/BBC/EPA

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Sikap pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menolak pernyataan Amerika Serikat (AS) tentang pemukiman Yahudi di Tepi Barat, wilayah Palestina, diacungi jempol.  

AS melepaskan pendirian yang dipegang selama 40 tahun yang menyebutkan bahwa pembangunan permukiman itu tidak sesuai dengan hukum internasional alias. Pernyataannya tersebut sekaligus membalikkan posisi yang dianut AS sejak kepemimpinan presiden Jimmy Carter pada 1978. 

AS mendukung hak Israel membangun pemukiman untuk Yahudi di wilayah yang dicaplok sejak tahun 1967. 

“Saya mengapresiasi kiai Maruf dan Ibu Menlu yang menolak pernyataan AS karena mendukung Yahudi Israel yang terus membangun pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Kecaman ini datang tidak dari Indonesia saja tapi Uni Eropa juga,” kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. 

Ketua DPP PKS ini juga sekaligus mengecam sikap AS yang semakin memperkeruh konflik di wilayah timur tengah antara Palestina-Israel.

“Semenjak tahun 2016, Presiden Trump semakin nampak tidak pernah menginginkan penyelesaian konflik Palestina-Israel padahal sudah ada resolusi PBB tentang two state solution yang telah di sepakati,” ujar Mardani.

Menurut Mardani, sikap Trump itu diperlihatkan jelas ketika tahun 2018 lalu AS dengan sengaja membuka secara resmi kedutaan besar negara AS untuk Israel di Yerusalem (14/5/2018) dan kini malah mendukung Israel terus membangun pemukimannya di wilayah Tepi Barat Palestina. 

“AS selalu konsisten untuk tidak konsisten dalam kebijakan luar negerinya, terutama yang terkait masalah konflik timur tengah seperti antara Palestina-Israel padahal jelas melanggar hukum internasional,” lanjut Mardani.

Mardani mengajak untuk seluruh senator dan parlemen di dunia untuk mengecam sikap AS yang terus meretakkan solusi damai Palestina-Israel yang terus di gagas selama ini.

"Saya mengajak seluruh parlemen di dunia untuk peduli masalah penjajahan di tanah Palestina oleh Israel yang di dukung oleh AS. Pemerintah AS tidak konsisten dan membuat ‘fractured’ solusi damai antar keduanya,” pungkasnya.

Hampir 600 ribu warga Israel tinggal di permukiman Tepi Barat―yang dibangun Israel setelah mengambil alih wilayah itu dalam Perang Enam Hari pada 1967. 

Kawasan itu juga merupakan rumah bagi hampir 3 juta warga Palestina yang hidup di bawah kendali pasukan keamanan Israel, menurut Biro Pusat Statistik Otoritas Palestina. Hampir 2 juta lebih warga Palestina tinggal di Gaza―jalur sepanjang 25 mil yang dikelola oleh kelompok militan Hamas dan dikenai blokade Israel-Mesir selama 12 tahun.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Mardani Ali Sera PKS
# DPR
# Israel
# Palestina

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.