iuran bpjs
Jurus Pemerintah Lawan Corona, Pegawai Bebas Pajak Hingga Gratis Iuran BPJS-TK
Pemerintah merilis paket kebijakan fiskal dan non-fiskal guna meminimalisir dampak negatif virus corona terhadap ekonomi. Pasti, imbas COVID-19 ini kena ke pengusaha, perusahaan besar, dan masyarakat terutama guna meningkatkan daya beli.
Iuran BPJS Batal Naik, Tim Advokasi Amicus Sarankan Jokowi Laksanakan Putusan MA
Tim Advokasi Amicus menyarankan Presiden RI untuk menghormati dan melaksanakan Putusan MA RI No 7P/HUM/2019. terhadap Pepres 75/2019 atas Kenaikan Iuran BPJS.
MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Kebijakan ini berawal dari gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI)
Sri Mulyani Ancam Tarik Suntikan Modal, Said Iqbal KSPI: BPJS Kesehatan Bukan BUMN!
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan sangat menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengancam akan menarik suntikan dana Rp 13,5 triliun dari BPJS Kesehatan jika DPR bersikukuh ingin kenaikan iuran dibatalkan.
Pasien BPJS Meninggal di Selasar RSAM, Anggota DPR: Sangat Tidak Manusiawi, Harus Diberi Sanksi Tegas
Dalam video yang berdurasi 6,9 menit ini menggambarkan ketika keluarga pasien tengah menangis meratapi salah satu anggotanya yang meninggal. Terdengar, seorang perempuan menjerit histeris meminta untuk anaknya segera ditolong.
Jangan Sampai BPJS Kesehatan Jadi Program Gagal
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, penyesuaian kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini memang seharusnya dilakukan per dua tahun sekali. Tahun 2018 seharusnya agenda penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sudah direalisasikan. Namun karena memandang gejala kondisi pemerintahan yang tidak memungkinkan, sehingga pemberlakuannya mulai tanggal 01 Januari 2020 mendatang.
Advokat Tunggu Kepastian Hukum Uji Materiil Kenaikan Iuran BPJS dari MA
Gabungan Advokat Pemohon Hak Uji Materiil Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan (Perpres 75/2019) kembali mendatangi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedatangan mereka untuk menyoal Nomor Register Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan (Perpres 75/2019) yang tidak kunjung terang. Menurut perwakilan Pemohon, Fernando pihaknya pro aktif dalam Hak Uji Materiil karena menyangkut kepentingan publik. Dengan demikian, diharapkan MA RI dapat memberikan kepastian hukum pada Permohonan Hak Uji Materiil tersebut.
BEM SI: Iuran BPJS Kesehatan Memberatkan Rakyat
Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Kesehatan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Kamis (21/11/2019).
Ingin Buka Klinik Pratama, Begini Syaratnya
Terbatasnya jumlah Klinik Pratama atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyebabkan pelayanan kesehatan kepada warga menjadi kurang maksimal. Sejauh ini, banyak warga hanya memanfaatkan fasilitas kesehatan di Puskesmas Kelurahan maupun Puskesmas Kecamatan di Jakarta Utara.
Demo di Kemenkes, BEM SI Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di depan Gedung Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019). Dalam aksinya massa BEM SI menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Bamsoet Minta Pemerintah Tak Naikkan Iuran BPJS Kelas III
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak menaikkan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) sesuai hasil kesepakatan rapat gabungan antara pemerintah dengan DPR pada 2 September 2019.
Bawa Keranda dan Pocong, Massa Tuntut Pembubaran BPJS
Ratusan orang yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar unjuk rasa menuntut pembubaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Politisi PKS: SJSN Tugas Negara, Bukan Bagi-bagi Sertifikat
Kalau bicara BPJS, negara harus bertanggung jawab terhadap sistem jaminan sosial nasional ini. Ini basic, premier, bukan sekunder, core of the core. Jika tidak mewujudkan negara bisa dikatakan gagal.
BPJS Kesehatan Harus Cepat Bereskan Jutaan Data PBI Bermasalah
Sisa data peserta BPJS Kesehatan yang masih perlu dimutakhirkan sebanyak 6. 646.584 orang. Sebanyak 10.525.361 orang telah dimutakhirkan berdasar nomor induk kependudukan.
DPR: Iuran BPJS Kesehatan PBPU-BP Kelas III Jangan Dinaikkan
Komisi IX juga mendesak Kementerian Kesehatan mencari pembiayaan terhadap seluruh kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Defisit
Pendapatnya itu didasarkan pada penelitian terhadap orang-orang yang sama pada 2015 dan 2016, ketika iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan sekitar 30 persen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 24 persen dari total peserta BPJS menurunkan kelas layanan dari kelas 1 ke kelas 2, dan dari kelas 2 turun ke kelas 3 akibat kenaikan tersebut.
Belum Memenuhi Rasa Keadilan, Komunitas Peduli BPJS Kesehatan Dukung Uji Materiil Perpres 75/2019
Komunitas Peduli BPJS Kesehatan menanggapi terbitnya Perpres Nomor 75/2019 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82/2019 Tentang Jaminan Kesehatan.
BPJS Kesehatan Cuma Rekrut Tokoh Lokal Bukan Debt Collector
BPJS Kesehatan mengklarifikasi kabar penggunaan debt collector untuk menagih tunggakan iuran kepada peserta.
Dirut: BPJS Kesehatan Bisa Defisit Rp 77 Triliun Pada Akhir 2024
Fachmi mengatakan, utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang sudah jatuh tempo mencapai Rp 21,1 triliun. Hingga akhir 2019, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.
