pemerintah
Perppu COVID-19 Sejak Awal Cacat Formal!
Keberadaan Perppu ini bukan untuk imunitas melainkan untuk mendorong percepatan bertindak guna penyelesaian bencana COVID-19 dengan bekerja teliti dan hati -hati.
PKS: Perppu COVID-19 Batalkan Saja Jika Tak Lindungi Pelaku UMKM
Betapa simpang siurnya Perppu ini. Banyak pelaku UMKM yang mengeluh tidak bisa mengajukan insentif perpajakan dan stimulus KUR.
Ekonomi Anjlok! Rizal Ramli: Jangan Hanya Salahkan Corona
Bila sedari awal pemerintah merespon hal itu dengan cepat serta tidak berpura-pura, niscaya Indonesia akan keluar dari krisis lebih cepat.
Ada Begal Digital di Kartu Prakerja?
Program ini bukanlah urusan Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian, melainkan domain Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ketua MPR: Sudah Tepat Pilkada 2020 Ditunda
Jika mengikuti jadwal pada September 2020, aktivitas persiapan Pilkada akan mulai meningkat intensitasnya selepas Mei-Juni 2020. Namun, akan muncul kesan tidak etis dan juga tidak manusiawi jika persiapan Pilkada 2020 itu dipaksakan di tengah Pandemi COVID-19.
DPR: Pemerintah Tak Punya Itikad Baik Turunkan Harga BBM
Pemerintah ingin mengkonstruksi alasan volatilitas untuk tidak menurunkan harga BBM. Di balik itu, pemerintah memang tidak berniat dan tidak beritikad baik untuk menurunkan harga BBM
Pekan Depan, 10 Ribu Rapid Test COVID-19 Lokal Diluncurkan
Rapid diagnostic test untuk mendeteksi IgG/IgM berbasis peptide sintesis tersebut dikembangkan oleh konsorsium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bersama Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga. Saat ini dalam tahapan produksi massal oleh PT Hepatika.
Ketua MPR Keberatan Buru-buru Relaksasi PSBB
Penerapan PSBB yang konsisten masih diperlukan. Terlebih di Jakarta sebagai episentrum COVID-19.
Kemenkumham Langgar Aturan Sendiri Izinkan Masuk 500 TKA China
Rencana kedatangan 500 TKA China itu menjadi pertanyaan kalangan DPR akan fokusnya pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Distribusi BLT Pakai Big Data Gojek Hingga Tokopedia, Anggota DPR: Pemerintah Makin Ngawur!
Apalagi mengingat perangkat pemerintah lebih lengkap karena punya TNP2K, BPS, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik, Kementerian Kesehatan, Dukcapil, Dirjen Pajak dan lainnya.
Apindo Dukung Turunkan Harga BBM
Enggak ada pilihan lain selain kebijakan menurunkan harga BBM untuk mengurangi beban masyarakat.
Pagebluk COVID-19 dan Potret Buram Nasib Buruh
Pandemi COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir ini juga semakin membuka mata semua orang bahwa posisi tawar (bargaining position) kaum buruh dalam relasi dengan pemerintah dan pelaku usaha sangatlah lemah.
BLT Tersendat karena Tunggu Tas Pembungkus 'Bantuan Presiden', Politisi PKS: Tega Sekali!
Bantuan pemerintah tersendat karena nunggu tas pembungkus yang bertuliskan Bantuan Presiden ibarat petir di siang bolong dalam keadaan terik panas.
Menolak Bantuan Pemerintah?
Para kepala desa itu berkumpul dan kompak membuat pernyataan bersama: "menolak bantuan pemerintah". Bantuan kok ditolak, ada apa?
Pembuktian dan Tuntutan Ganti Rugi Gagal Pulang Kampung
Jika masyarakat dapat membuktikan dan dapat menunjukan alat bukti sedang pulang kampung, bukan mudik, dan tetap tidak diizinkan penegak hukum, bagaimana dan ke mana masyarakat mencari keadilan?
ProDEM Surati Presiden Hingga DPR Tolak Perppu COVID-19 dan Keberlanjutan Omnibus Law
Pemerintah cq Menteri Keuangan, telah memanfaatkan situasi ini seakan-akan kondisi ekonomi memburuk di saat pandemi Virus Corona merebak. Padahal, kondisi ekonomi sudah memburuk jauh hari sebelumnya.
Dana Kartu Prakerja Terbatas, Peserta Cukup Finansial Diminta Mundur
Kepada para peserta yang sudah daftar tapi masih memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk lebih memberikan kesempatan kepada peserta yang lain agar bisa mendapatkan program Kartu Prakerja.
Terima Kasih Pak Presiden, 97 Persen Nelayan Sudah Terima BLT dan Sembako
Meski tak banyak-banyak, bantuan-bantuan tersebut sangat terasa manfaatnya bagi nelayan Indonesia dalam situasi wabah COVID-19 sekarang ini.
Pak Presiden, Penyaluran Bansos dan BLT Warga Terdampak COVID-19 Carut Marut!
Ali Mahsun berharap penanganan wabah corona hanya ada satu komando, yakni di tangan Presiden Joko Widodo, dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju harus menanggalkan 'baju politik’ dari mana berasal.
UU Sisdiknas Dirombak Omnibus Law, Komisi X DPR: Pemerintah Tidak Konsisten!
Setidaknya ada 10 pasal dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang diubah dan dihapus di dalam draft RUU Omnibus Law yang diserahkan pemerintah kepada DPR.
