pemerintah
Akuntabilitas PON XX Dipertanyakan
Di tengah usulan pengunduran pelaksanan PON XX Papua karena wabah COVID-19 di Indonesia, DPR mendapat laporan terkait lemahnya perencanaan anggaran ajang olahraga nasional empat tahunan itu.
Rizal Ramli: Ini Saatnya Geser Investasi RI dari Sangat Pro China Jadi Super Power
Rizal Ramli menilai belum ada kata terlambat bagi pemerintah untuk membangkitkan perekonomian bila sesegera mungkin mengubah strategi. Bahkan, sambung Rizal, Indonesia bisa mengejar tiga negara yang akan menjadi super power baru dalam 10 tahun mendatang
Harga BBM Tidak Turun, Pertanda Pemerintah Dikuasai Mafia
Kepmen ESDM No. 62K/MEM/2020 sangat aneh karena mengembalikan ketentuan lama yang banyak digugat.
Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Lebih Mudah Via Online, Ini Caranya
Jangan langsung terburu-buru, sebaiknya sebelum memulai proses pengajuan klaim melalui Lapak Asik, pastikan sudah menyiapkan beberapa dokumen asli yang sudah discan
Komisi X DPR: Realokasi Anggaran untuk COVID-19 Belepotan
Pemotongan anggaran terjadi pada semua Kementerian/ Lembaga yang menjadi mitra Komisi X DPR, yakni Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenpora, dan Perpusnas.
Setop Bahas Omnibus Atau Puluhan Ribu Buruh Turun ke Jalan!
Aksi buruh 30 April 2020 akan dihentikan bila DPR dan Menko Perekonomian menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja selama pandemi corona.
Ironi Imbauan Makan Ikan dan Nasib Keluarga Nelayan di Tengah COVID-19
Daripada mengimbau masyarakat makan ikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, Jokowi lebih baik mendorong KKP untuk melihat langsung kondisi nelayan di lapangan.
Pak Presiden, Nelayan juga Butuh BLT Dan Bansos
Kondisi wabah COVID-19 ini telah meluluhlantakkan perekonomian dan kehidupan nelayan Indonesia. Nelayan, kata dia, bisa melaut tapi hasil tangkapannya tak laku.
Ketua Umum SMSI: Pemerintah Harus Perhatikan Keberatan Dewan Pers, Tunda Dulu RUU KUHP!
Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan berbagai rancangan perundangan, termasuk RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja.
Ekonomi Politik Perppu COVID-19
Selalu ada fenomena politik di balik fenomena ekonomi, begitupun sebaliknya. Dalam bahasa sederhana kaum pergerakan, ‘logika tanpa logistik adalah anarkis’. Selalu ada kepentingan ekonomi di balik kepentingan politik.
Anggota DPR Sayangkan Pemotongan Anggaran Sektor Pangan Cukup Besar
Pemotongan uang cukup besar di sektor pangan (Kementan,KKP dan LHK) ini belum ada persiapan solusi di masa datang.
Nasdem: Kartu Pra Kerja di Tengah Wabah COVID-19 Berpotensi Jadi Bias
Masyarakat sekarang ini lebih membutuhkan bantuan keuangan yang langsung dapat dirasakan daripda program seperti Kartu Prakerja yang fungsinya sebagai "kail".
DPR Pertanyakan Nasib Jamaah dan Konsumen Travel Gagal Berangkat
Dalam kondisi yang tidak terduga seperti saat ini, antara lain terjadi pembatalan perjalanan secara massal, tentu akan menggangu stabilitas keuangan para pengusaha travel.
RS Bisa Tagih Biaya Rawat Pasien COVID-19 ke Pemerintah
Proses klaim dimulai dari rumah sakit konsolidasi usulan biaya ke BPJS Kesehatan. Setelah itu, BPJS Kesehatan diminta untuk memverifikasi biaya yang harus dibayarkan Kemenkes pada masing-masing RS.
Komisi X DPR Protes Tunjangan Guru Dipotong Hingga Rp 3,3 Triliun
Perubahan postur dan rincian APBN 2020 melalui Perpres 54/2020 merugikan sejumlah pihak yang justru sebetulnya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah di tengah wabah COVID.
Anggota DPR: Sosialisasi Penanganan Jenazah COVID-19 Perlu Dimassifkan
Harus dipahami bahwa pasien COVID-19 yang meninggal sudah tidak bisa menularkan karena tidak bisa batuk dan bersin
OVO Jadi Mitra Pemerintah Distribusi Dana Intensif Kartu Pra Kerja
OVO sebagai mitra resmi uang elektronik, bersama dengan bank milik negara, BNI. Pemerintah juga menggandeng delapan mitra resmi lainnya untuk platform digital seperti, Tokopedia dan RuangGuru.
Curhat Ojol: Perlahan Barang-Barang Milik Pribadi Jual, Butuh Cepat
Jika memang pemerintah peduli dengan nasib warga di gang-gang seperti di Jatiasih itu, ada baiknya aparatur sipil datang mengantarkan kebutuhan pokok gratis.
Penerima Kartu Pra Kerja Harus Belajar Jadi Pengusaha
Pemerintah tidak bisa terus-terus memberikan insentif seperti ini jika penerima kartu pra kerja sudah memiliki kemampuan menjadi pengusaha.
Anies Tunggu Pusat Izinkan Ojol Tetap Bisa Angkut Penumpang
Anies mengakui masih menunggu finalisasi dari pemerintah pusat terkait kegiatan operasional ojek daring (ojol).
