Perppu COVID-19 Sejak Awal Cacat Formal!

Keberadaan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan penanganan COVID-19, sejak awal pembentukan cacat formal karena belum terpenuhinya syarat pembentukan sebuah Perppu yang antara lain adanya syarat bila ada kekosongan hukum.

Padahal syarat ini tidak terpenuhi karena sudah ada ruang antisipatif produk UU organik yang dapat dijadikan acuan dan mendukung jika terjadi bencana dan akibat hukumnya jika dalam keadaan darurat, sehingga semestinya Perppu tidak begitu urgent untuk dimunculkan.

Persoalan lebih lanjut berkembang  dialektika publik dan saat ini sudah masuk dalam ranah judicial review di Mahkamah Konstitusi, di mana keberadaan Perppu ini  seolah menjadi perisai untuk bisa menjadi payung hukum perlindungan para pejabat pemegang anggaran guna terhindar dari tuntutan tindak pidana korupsi, gugatan perdata maupun tata usaha negara. 

Perppu ini bukanlah imunitas absolut, kalaupun ditemukan dan terjadi tindak korupsi tetap diproses hukum, karena tujuan keberadaan Perppu ini bukan untuk imunitas melainkan untuk mendorong percepatan bertindak guna penyelesaian bencana COVID-19 dengan bekerja teliti dan hati -hati.(gunakan hati nurani bukan sesuka hati).

Semua kewenangan dan fungsi lembaga harus dilaksanakan dengan itikad baik mengingat sumpah jabatannya bertanggung jawab sesuai tupoksi dan bekerja sesuai maksud UU. 

Jadi kalaupun ditemukan ada perbuatan yang bertentantangan dengan apa yang dikehendaki dan diperintahkan UU, tetap masuk delik korupsi, apalagi sampai diketahui ada peristiwa suap artinya tugas kewajiban pejabat tersebut tidak dilaksanakan dengan itikad baik dan bertentangan dengan UU. Malah nyata mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau terdapat kepentingan hukum negara dirugikan. Untuk ini dapat dikenakan hukuman karena pasal dalam UU Tipikor  tidak dicabut oleh Perppu ini. Artinya UU Tipikor masih dapat diterapkan.

Adapun pintu masuk landasan hukumnya sepanjang ada perbuatan dan buktinya nyata-nyata ada penyelewengan, dan pejabat tersebut tidak melakukan yang semestinya secara terbaik dan terukur sebagaimana wujud dari itikad baik maka pasal 2 jo pasal 3 UU Tipikor maupun pasal terkait dalam UU Korupsi dapat diterapkan.

Sebuah produk UU, termasuk Perppu tetap mengacu pada asas-asas hukum yang mendasar misal asas persamaan di hadapan hukum maka berdasarkan asas hukum ini diketahui tidak ada jabatan dan fungsi menjalankan jabatan publik yang membuat seseorang kebal hukum. Toh diketahui kewenangan setingkat presiden sekalipun juga dapat dibatasi oleh hukum dan UU agar ada keseimbangan fungsi pemerintah maka ada penyeimbang kelembagaan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karenanya tidak tepatlah bila ada anggapan istilah imunitas.

Tepat kiranya untuk ini diperlukan pengawasan dari semua pihak serta libatkan partisipasi masyarakat dan buka ruang komunikasi dengan publik sehingga penanganan bencana ini dapat tercapai dengan lebih efisien dan efektif serta koordinasi yang solid, tepat dan baik.

Pemerintah harus bersifat terbuka agar terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan serta bersedia menerima masukan sekaligus "kritik yang solutif " guna mendapatkan dialektika dan meluruskan arah perjalanan pemerintahan dalam mencapai tujuan bangsa. 

Kata kuncinya dalam menjalankan situasi saat ini dan perppu ini adalah amanah, keinginan luhur serta komitmen para penyelenggara negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial sehingga kerja-kerja yang dilakukan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan.

Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)