JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Penyaluran bantuan tunai langsung (BLT) dengan pelibatan big data transportasi daring dan e-commerce dikiritisi menunjukkan kelemahan data pemerintah. Selain itu juga dinilai ada potensi pemborosan anggaran.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral, Candra Fajri Ananda mengatakan, untuk mekanisme penyaluran dana BLT, pemerintah menggandeng Gojek hingga Tokopedia untuk mendata masyarakat, khususnya pekerja informal dalam.
“Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komprehensif terkait seluruh data negara ini, apalagi terkait data orang tidak mampu?” kata inisiator gerakan #KamiOposisi, Mardani Ali Sera di Jakarta.
Apalagi mengingat perangkat pemerintah lebih lengkap karena punya TNP2K, BPS, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik, Kementerian Kesehatan, Dukcapil, Dirjen Pajak dan lainnya.
“Selama ini tidak dibenahi masalah pendataan dan hal ini terus terjadi dari waktu ke waktu tanpa ada perubahan,” sesal Mardani yang duduk di Komisi II DPR.
Ketua DPP PKS ini mengatakan, masalah stimulus ekonomi kuncinya pada efektivitas penyaluran bantuan melalui akurasi data.
“Pemerintah minta bantuan kepada perusahaan transportasi daring dan perusahaan e-commerce, jadi apa kerja pemerintah selama ini?” cetusnya.
Ia khawatir lemahnya pengawasan dengan menggandeng perusahaan transportasi daring. “Pengawasannya seperti apa ini? apalagi mereka juga penerima bantuan yang sama dari pemerintah," kritiknya.
Mardani mengusulkan sebaiknya asosiasi pedagang asongan, pedagang nasi uduk, tukang parkir, perkerja informal, ojek pangkalan, supir taksi dan mikrolet dan kelompok lainnya turut dilibatkan melalui perangkat desa, RT maupun RW.
"Saya minta presiden membuat konsep yang menyeluruh dulu, mulai dari data akurat mana yang mau dipakai pemerintah, Saya minta untuk tapi tetap mengambil data dari instrumen negara yang sudah ada seperti BPS, Dukcapil Dirjen Pajak, Kemensos, Kemenkes, Bulog di singkronkan menjadi satu kesatuan data untuk menyalurkan BLT,” kata Mardani.
Mardani mengingatkan, potensi penyimpangan bila tetap menggandeng swasta, karena biaya mahal yang mesti dibayar. "Terakhir, the evil is in the detail, oleh itu penting juga pola pengawasan yang jelas, jangan sampai digunakan oleh oknum tertentu untuk kampaye pribadi misalnya,” pungkasnya.
Share this article
Apalagi mengingat perangkat pemerintah lebih lengkap karena punya TNP2K, BPS, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik, Kementerian Kesehatan, Dukcapil, Dirjen Pajak dan lainnya.