PADANG, AYOJAKARTA.COM -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) 01 Tahun 2020 dikritik sama sekali tidak memihak usaha pada skala mikro, menengah dan kecil (UMKM).
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menyampaikan, dari Rp 405,1 triliun yang dialokasikan melalui Perppu ini, tidak dirasakan mayoritas masyarakat Indonesia. Padahal, wabah yang terus menerus menjadi tantangan setiap warga, seharusnya mampu di-backup dengan anggaran yang sudah teralokasi berupa perlindungan sosial Rp 100 triliun, insentif perpajakan Rp 70,1 triliun dan bantuan dunia usaha Rp 150 triliun.
"Harus ada audit ketat, dan pengawasan mendalam, kemana anggaran ini disalurkan, siapa yang menikmati..?" seru Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual antara Komisi VI dengan Badan Keahlian DPR, Jumat (8/5/2020) lalu.
Menurut dia, potensi penyimpangan ini dapat ditemukan pada pasal yang dinilai memiliki kekebalan hukum dan berpotensi menimbulkan korupsi, seperti pada Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Perppu 1/2020 yang menyatakan pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik.
"Yang jadi persoalan masih banyak di sana-sini kejanggalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Kalau negara ini dijalankannya dengan itikad baik tanpa mengambil hak negara, tentunya bangsa kita ini sudah maju dengan kemakmuran rakyat yang merata," kritis Nevi.
Nevi mencontohkan betapa simpang siurnya Perppu ini. Banyak pelaku UMKM yang mengeluh tidak bisa mengajukan insentif perpajakan dan stimulus KUR.
"Kami juga masih mendengar dari berbagai media, keluhan (khususnya dari driver ojek online) mengenai masih mendapatkan tagihan kredit dari leasing. Kejadian di lapangan ini salah satu petunjuk betapa biasnya perppu ini pelaksanaannya di lapangan terutama bagi pelaku UMKM," tegasnya.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, berdasarkan data yang disajikan oleh Asosiasi UMKM saat RDP dengan Komisi VI pada Senin (4/5) lalu, disebutkan bahwa total UMKM terdampak COVID-19 sampai dengan 18 April 2020 sebesar 7.994. Dari jumlah tersebut, sektor olahan makanan yang paling terkena dampak sebesar 39,9 persen, disusul rumah makan sebesar 14,2 persen, lalu kerajinan 10,3 persen, perdagangan 9,5 persen, jasa 8,3 persen, lain-lain 17,8 persen.
Ia melanjutkan, dalam kondisi saat pandemi yang masih belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, beragam stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah dalam Perppu 01/2020 dinilai tidak cukup untuk melindungi UMKM. Sebab saat pandemi seperti ini pelaku UMKM lebih memerlukan kemudahan pemasaran produk melalui marketplace (juga terjaminnya internet gratis bagi UMKM), dilibatkannya UMKM dalam produksi dan distribusi kebutuhan penanganan COVID-19 seperti APD, obat, dan bantuan sembako, serta ketegasan peraturan stimulus bagi UMKM.
"Saya meminta kepada semua instrumen kenegaraan, termasuk DPR, dan juga badan keahlian, untuk mendorong pemerintah untuk benar-benar konkrit menjalankan Perppu No 1 2020 dalam melindungi UMKM dari dampak pandemi COVID-19. Bila tidak, sebaiknya perppu ini dibatalkan saja," tutup Nevi.
Share this article
Betapa simpang siurnya Perppu ini. Banyak pelaku UMKM yang mengeluh tidak bisa mengajukan insentif perpajakan dan stimulus KUR.