pemerintah
Pemerintah Tak Perlu Gengsi Tarik RUU Cipta Kerja dari DPR
Sebaiknya pemerintah segera melakukan penarikan RUU Cipta Kerja dari DPR untuk perbaikan materi yang krusial dan yang dinilai menabrak sejumlah prinsip-prinsip dasar dalam bernegara.
Harga Nikel akan Dipatok 30 dolar AS Per Metrik Ton, Hipmi: Ini Berita Baik Bagi Pengusaha
BPP Hipmi mengucapkan terima kasih karena harga nikel HPM sudah mau diputuskan dengan harga 30 dolar per metrik ton FoB tongkang. Hanya masalah surveyor tidak diputuskan kedua belah pihak
PKS: RUU Minerba Harus Memihak Rakyat
Pemerintah diminta lebih berani menindak perusahaan tambang yang nakal dan lalai dalam melakukan konservasi lahan bekas tambang. Sebab tindakan tegas itu dijamin UU.
AMAN: RUU Cilaka Petaka Bagi Masyarakat Adat
RUU Cilaka akan semakin menghilangkan pekerjaan tradisional masyarakat adat. Seperti berladang, nelayan, pengumpul madu, kemenyan dan lain-lain.
Omnibus Law Berpotensi Menciptakan Negara Otoriter
Keinginan dan dorongan orang merapat pada kekuasaan bahkan ketakutan berbeda pandangan dengan kekuasaan merundung hampir semua orang, tidak hanya politisi juga para profesional dan aktivis civil society.
Menyoal Polemik Kepulangan WNI Eks-ISIS
Pemerintah Indonesia dituntut untuk bersikap secara cermat dalam merespons keinginan sejumlah WNI eks-ISIS untuk pulang. Proses perumusan kebijakan juga tak mudah karena harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat domestik yang terbelah.
Telat, Jangan Paksakan Bahas RUU Cipta Lapangan Kerja di DPR
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen OPSI) Timboel Siregar menyampaikan, sejak awal draf RUU CLK cenderung ditahan dan tak diberikan kepada masyarakat.
Pemerintah Batal Pulangkan Simpatisan ISIS, Ketua MPR Soroti Pembangunan Ekonomi Belum Merata
Belum meratanya keadilan dan pembangunan ekonomi hingga bisa dinikmati kalangan pekerja lapisan bawah, menjadi salah satu penyebab maraknya ideologi transnasional tumbuh di Indonesia.
Pemprov Kalsel Minta SKPD Rutin Inventarisasi BMD dengan Baik
Sekdaprov berharap agar seluruh SKPD rutin melakukan inventarisasi dan melaksanakan penatausahaan yang baik sesuai pedoman pendataan secara konsisten baik format satuan ukuran maupun tanggal.
Omnibuslaw Kebiri Hak Legislasi DPR
Selama ini DPR hanya membuat aturan yang sifatnya umum. Sementara aturan yang spesifik diatur oleh pemerintah berbentuk Peraturan Pemerntah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).
2 Nelayan Divonis Bebas, Seluruh Izin Reklamasi Jakarta Harus Dicabut
Kiara mendesak pemerintah pusat dan Provinsi DKI untuk segera mencabut seluruh izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta, khususnya Pulau C dan D, karena telah banyak nelayan yang menjadi korban kriminalisasi.
Masyarakat Pesisir juga Tolak Omnibus Law
RUU ini jelas-jelas tidak melibatkan pihak-pihak yang akan terdampak, khususnya masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir.
Sertifikasi Halal Lindungi Bangsa dari Serbuan Pangan Impor!
Sertifikat halal diyakini bisa mencegah merajalelanya produk-produk pangan impor. Hal ini berarti secara tidak langsung sertifikat halal merupakan salah satu instrumen yang melindungi industri pangan dalam negeri
Underpass Kemayoran Kebanjiran, Istana: Pemprov DKI Jangan Berpolemik di Media, Mari Bersinergi
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan dibanding harus berpolemik di media.
Dubes China: Natuna Milik Indonesia, Kita Bicarakan Ini Baik-baik
Persoalan Natuna akan diselesaikan melalui dialog diplomatik antarpemerintah. Pembicaraan akan dilakukan oleh para menteri dan duta besar terkait.
PKS Minta Pemerintah Super Serius Kawal Blok Rokan
Saat ini Blok Rokan, dengan tingkat produksi minyak nasional terbesar kedua setelah Blok Cepu, dikelola oleh Chevron dan akan diserahterimakan kepada Pertamina saat kontrak pengelolan selesai.
PKS Keras Menolak Omnibus Law Cilaka, Jika Cabut Kewajiban Halal
Pemerintah tidak boleh main-main dengan menganulir ketentuan peraturan perundan-undangangan yang berlaku apalagi terkait dengan urusan kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, yang mayoritasnya muslim.
Pembahasan Omnibus Law Harus Selaras Kebutuhan Rakyat Indonesia
Di dalam menyikapi metode omnibus ini, perangkat pembentuk UU harus dapat menyelaraskan antara metode kodifikasi dan metode Omnibus menjadi suatu quasi yang juga selaras dengan UU PPP.
Nasdem DPR: Lembaga Penjamin Polis Amanat UU, Pemerintah Terlambat
UU mengenai penjamin polis itu disebutkan paling lambat tiga tahun sejak UU Perasuransian diundangkan. Artinya keberadaan paling lama UU Penjamin Polis itu terbit tahun 2017 lalu, bukan sekarang baru bahas rencana membahas UU
