Tolak Omnibus Law, Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran Awal Agustus

CIKARANG PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Setelah menyatakan keluar dari tim teknis omnibus law RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sedang mengonsolidasikan kaum buruh untuk melakukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia yang rencananya akan digelar serentak pada awal bulan Agustus 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Di mana untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di gedung DPR/MPR. Sedangkan daerah, dipusatkan di masing-masing Kantor Gubernur atau DPRD Provinsi.

Dalam aksi tersebut ada dua tuntutan yang akan disuarakan. Pertama, menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan yang kedua menolak PHK akibat dampak Covid-19.

“Kedua isu tersebut merupakan isu besar yang menjadi perhatian serius buruh Indonesia,” kata Said dalam keterangannya, Minggu (19/7/2020).

“Sebelum aksi dilakukan, terlebih dahulu kami akan menyerahkan konsep dan melakukan lobi ke pemerintah dan DPR RI terkait dua isu tadi,” lanjutnya.

KSPI berharap kepada pemerintah dan DPR RI menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, kemudian fokus menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi akan terjadi. Dalam hal ini KSPI menilai omnibus law bukanlah solusi untuk mengatasi krisis, sehingga pembahasannya harus segera dihentikan.

“KSPI mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran Covid-19 dan penyelematan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

KSPI juga meminta agar pemerintah melakukan empat hal, yakni pertama pengendalian terhadap stabilnya mata uang rupiah terhadap dollar. Kedua, menjamin ketersediaan raw material impor dengan menerapkan kebijakan yang efisien.

Kemudian, menghindari PHK massal dengan melibatkan sosial dialog bersama serikat buruh, dan terakhir menjaga daya beli masyarakat dan buruh dengan tetap memberikan upah ketika buruh dirumahkan.

Sebelumnya, KSPI dan sejumlah serikat pekerja yang lain menyatakan keluar dari tim teknis omnibus law klaster ketetanagkerjaan. KSPI mensinyalir, tim tersebut hanya bersifat formalitas, bahwa seolah-olah buruh sudah diajak berbicara.

Padahal tidak bisa membuat keputusan untuk merubah pasal-pasal dalam di dalam RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh.