BEKASI, AYOJAKARTA.COM--Kepolisian Bekasi Kota memetakan situasi antar wilayah yang kemudian bisa berdampak pada tingkat kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan nanti. Secara umum pemetaan itu dikategorikan kurang rawan, rawan, dan rawan sekali.
Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto mengatakan sesuai pemetaan, pihaknya akan menyesuikan jumlah personel keamanan yang akan turun di tiap TPS.
“Penempatan personel polisi dalam Pemilu nanti, akan melihat kategori misalnya lokasi TPS sangat rawan maka lima TPS akan dijaga satu personel, untuk rawan delapan TPS satu polisi, sedangkan kurang rawan perbandingannya satu polisi untuk 12 TPS,” kata Indarto, Senin (15/4/2019).
Indarto menjelaskan, kerawanan TPS setidaknya mengindikasikan pada 10 hal. Misalnya rawan karena memiliki riwayat konflik, jumlah pendukung antar partai di suatu wilayah berimbang, faktor bencana alam, jauh dari pusat kota dan lainnya. Adapun satu wilayah di antara TPS rawan yang terpetakan yakni di Kecamatan Jatisampurna, karena kerap terjadi mobilisasi massa, hasutan dan sebagainya.
Dia mengatakan, secara umum seperti ancaman kamtibmas, sabotase, dan sebagainya untuk Kota Bekasi dapat dikatakan aman. Meski demikian polisi dan TNI tetap harus memastikan keamanan benar-benar terjaga, terlebih setelah melihat rekam jejak pada pemilu terdahulu.
Dia menyebut, keamanan yang diturunkan melibatkan berbagai instansi dengan jumlah personel sekitar 2.500 orang yang akan meliputi 6.720 TPS.
“Polres Metro Bekasi Kota akan menurunkan sekitar 1.550 personel, dari TNI 750 anggota, sisanya dari BKO Brimob, dan Sabhara Polda Metro Jaya,” bebernya.
Indarto pun mengingatkan kepada semua lapisan agar tidak boleh melakukan intimidasi terhadap pemilih atau menghalang-halangi orang lain untuk menyalurkan hak pilihnya.
“Jika hal tersebut sampai terjadi itu pidana, maka polisi di-back up oleh tentara dan akan melakukan tindakan tegas, karena masuk kategori pidana,” pungkasnya.
Bekasi Diradar Komnas HAM Karena Rawan Konflik Pemilu
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) akan memantau pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 guna memastikan pesta demokrasi 5 tahunan itu berjalan kondusif dan tidak terjadi pelanggaran HAM. Ada 7 daerah rawan konflik pemilu yang akan dipantau secara intensif, salah satunya Bekasi.
"Komnas HAM mulai minggu depan akan melakukan pemantau Pileg dan Pilres. Semua Komisioner akan memantau di tujuh lokasi berbeda," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Selasa (9/4/2019).
Pemantauan itu dilakukan pada 16, 17, dan 18 April di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jakarta, Bekasi, Bandung, dan Sumatera Utara. "Pemilihan ketujuh daerah ini berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia," ujarnya.
Ada 3 poin yang dipantau Komnas HAM, yaitu pertama memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam hak memilih. Kedua, memantau apakah ada diskriminasi ras dan etnis dalam kampanye maupun berbagai tahapan pemilu.
Ketiga, adalah memastikan KPU bekerja independen dan tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait hasil pemilu. "Kalau memang ada pelanggaran pidana kami sarankan ke Gakkumdu. Kalau memang ada kaitan diskriminasi, kami kemudian minta Bawaslu untuk menindaklanjuti ini," jelasnya
Share this article
Kepolisian Bekasi Kota memetakan situasi antar wilayah yang kemudian bisa berdampak pada tingkat kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan nanti. Secara umum pemetaan itu dikategorikan kurang rawan, rawan, dan rawan sekali.