PPN 12 Persen Tidak untuk Semua Barang, Cek Daftar Barang yang Terkena!

AYOJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat tutup tahun bersama Menteri Keuangan dan jajarannya untuk membahas pelaksanaan APBN 2025.

Dalam paparannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian dan tekanan terhadap perekonomian dunia.

Yang mempengaruhi harga komoditas, minyak, dan gas, pemerintah Indonesia masih mampu mengelola keuangan negara dengan pruden dan bijaksana.

Pengendalian defisit tetap berada dalam koridor yang terkendali dan dikelola dengan hati-hati.

Terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kenaikan dilakukan secara bertahap, dimulai dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022, dan dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Kenaikan bertahap ini dirancang untuk meminimalkan dampak terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Juru Bicara PCO Adita Irawati Akhirnya Klarifikasi Terkait Diberlakunya PPN 12 Persen, Ciptakan Perpajakan Adil?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setelah berkoordinasi dengan DPR RI, kenaikan PPN 12% hanya akan diberlakukan untuk barang dan jasa mewah.

Contohnya seperti pesawat jet pribadi, kapal persiar, dan rumah sangat mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat golongan atas.

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan stimulus senilai 38,6 triliun rupiah yang mencakup berbagai program bantuan.

Baca Juga: Tok! Pajak 12 Persen Diberlakukan, Ini Barang dan Jasa yang Terkena Dampaknya!

Program ini meliputi bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 juta penerima bantuan pangan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.22 volt.

Selain itu, pembiayaan industri padat karya, insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji hingga 12 juta rupiah per bulan, dan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memastikan bahwa barang dan jasa kebutuhan pokok tetap mendapat pembebasan PPN 12% atau dikenakan tarif 0%.

Ini mencakup beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintahannya akan terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat.

Baca Juga: MK Hapus Presidential Threshold, Pilpres 2029 Berpotensi Lebih Banyak Calon

Dengan detail teknis yang akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait.