KOTA BOGOR, AYOJAKARTA - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 saat ini tengah menjadi sorotan DPRD Kota Bogor. Sebab, perda yang berisikan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu belum banyak diketahui oleh masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan mengatakan, tidak hanya masyarakat awam saja bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kelurahan maupun kecamatan juga tidak mengetahui akan adanya perda tersebut.
"Tentunya ketidaktahuan masyarakat dan pemerintah wilayah ini sangat kami sayangkan. Padahal ini adalah salah satu perda yang sangat berguna bagi masyarakat," katanya, Minggu 29 Agustus 2021.
Anita Primasari Mongan mengaku sedih saat mengetahui bahwa masih banyak ASN yang belum mengetahui terkait Perda Nomor 3 Tahun 2015.
"Ternyata perda ini belum pernah sampai dibaca oleh aparatur di wilayah. Terutama lurah dan camat. Ini yang sangat kami sesalkan tentunya," ujarnya.
Politisi dari fraksi Partai Demokrat ini pun meminta agar aparat di wilayah berperan aktif dalam mengumpulkan data warga yang berhak mendapatkan bantuan hukum.
"Jadi kami mendorong camat dan lurah sebagai garda terdepan di wilayah untuk bisa membaca dan memahami perda ini. Kami juga meminta kepada pemerintah wilayah mensosialisasikan perda ini dengan cara yang humanis dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat umum," tuturnya.
Anita juga meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor agar ke depannya anggaran untuk bantuan hukum bisa lebih dimaksimalkan kembali.
Dia menilai, anggaran untuk bantuan hukum di Kota Bogor masih sangat minim bahkan cenderung tidak ada, sehingga Perda Nomor 3 Tahun 2015 tidak bisa dijalankan.
"Anggaran untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini sangat minim sekali bahkan cenderung hampir tidak ada. Jadi kami minta ini untuk dimaksimalkan. Agar perda ini bisa berguna bagi masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Share this article
Politisi dari fraksi Partai Demokrat ini pun meminta agar aparat di wilayah berperan aktif dalam mengumpulkan data warga.