Menteri PPN Hadiri OECD di Athena

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM--Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menghadiri pertemuan Regional Development Ministerial The Organization for Economic co-operation and Development OECD bertema “Megatrends: Building Better Futures for Regions, Cities and Rural Area” di Athena, Yunani, pada tanggal 19 dan 20 Maret.

Pelaksana Fungsi Penerangan KBRI Athena, Kristina Natalia menyebutkan dalam pertemuan itu OECD mengajak anggota serta mitra kunci merumuskan kebijakan dalam menghadapi perubahan yang merupakan masalah bersama, Jumat (222/3/2019).

Perubahan yang diklasifikasikan sebagai global megatrend tersebut dibahas dalam pertemuan OECD Regional Development Ministerial. Saat ini OECD terdiri dari 36 negara anggota dengan beberapa mitra kunci termasuk Indonesia.

Bencana alam yang terjadi berturut-turut di Indonesia pada tahun 2018 di Lombok maupun di Palu menyebabkan sekitar 2.669 korban jiwa tidak dapat dilepaskan dari adanya perubahaan iklim. Perubahaan lain yang juga dirasakan oleh Indonesia adalah tingginya arus urbanisasi dari desa ke kota yang telah menimbulkan masalah baru baik di kota maupun desa itu sendiri.

Tingginya jumlah penduduk di perkotaan dan meningkatnya kebutuhan pekerjaan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran dan meningkatnya kriminalitas di kota, dan pada saat yang sama di desa mengalami kekurangan sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan lahan pertanian, yang pada akhirnya berdampak pada ketersediaan pangan nasional.

Untuk itulah anggota OECD dan mitra kunci melakukan pembahasan faktor-faktor perubahan, berbagi pengalaman serta mengajak merumuskan dan melaksanakan langkah bersama. Terungkap dalam pertemuan bahwa pembangunan pesat di kota telah menjadi salah satu daya tarik masyarakat melakukan urbanisasi ke kota. Dengan alasan ini perlu strategi yang kuat dalam perencanaan pembangunan baik di kota maupun di desa untuk mencegah arus urbanisasi yang lebih besar.

Dalam pertemuan juga terungkap strategi ini hanya bisa berjalan apabila ada koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat dalam melakukan sinergi perencanaan pembangunan seluruh wilayah. Perencanaan yang baik juga akan menjadikan suatu negara lebih siap dalam menghadapi bencana yang setiap saat bisa saja terjadi. Belanda dalam kesempatan tersebut berbagi pengalaman bagaimana pemerintah dan swasta di pusat dan daerah bekerja bersama merancang tata kota dan desa demi kebaikan bersama.

Menteri Bambang menyambut inisiatif OECD untuk mendengar masukan dari para menteri dan walikota negara-negara OECD dan mitra untuk mengetahui masukan dari berbagai negara dan dapat bersama-sama merumuskan kebijakan menghadapi global megatrends akhir-akhir ini.

“Kami mencoba memahami kelemahan pembangunan yang sudah ada dan belajar bagaimana memperkuat strategi ketahanan perkotaan dan pedesaan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan kedua wilayah. Sehingga nantinya semua tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan jauh lebih siap menghadapi perubahaan akibat perubahan iklim, urbanisasi dan memanfaatkan digitalisasi secara maksimal," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Bambang mengatakan untuk menciptakan kawasan perkotaan berkelanjutan dan efisien maka dibutuhkan layanan publik yang cepat. Pemanfaatan big data menjadi suatu keharusan untuk memudahkan proses perencanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, serta mendesain layanan publik yang lebih baik di masa depan.

Transformasi digital diperlukan tidak hanya untuk mempercepat layanan publik di perkotaan, tetapi juga untuk mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi dan kolaborasi diantara para pelaku, serta menciptakan inklusivitas dan akuntabilitas layanan publik di masa depan.

Salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan konsep transformasi digital adalah Makassar. "Dengan program Sombere Makassar dan kota pintar, dokter dapat dipanggil ke rumah masyarakat melakukan perawatan kesehatan sesuai kebutuhan,” ujar Bambang.

OECD merupakan organisasi yang didirikan tahun 1960 serta memiliki tujuan untuk perumusan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dunia, dan memiliki prinsip tidak boleh satu negara pun yang tertinggal.

Dubes RI Ferry Adamhar mengatakan pertemuan OECD ini menjadi sangat penting, di mana hasil rumusan kebijakan menjadi salah satu rujukan pemerintah pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka mencegah dampak perubahaan lainnya.