Aturan Lengkap PTM Terbatas di Jakarta, Prokes Nomor Satu!

TEBET, AYOJAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas mulai Senin, 30 Agustus 2021. 

Pelaksanaan PTM terbatas ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03/KB/2021, Menteri Agama Nomor 384 Tahun 2021, Menteri Kesehatan Nomor HK 01.08/Menkes/4242/2021, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-717 Tahun 2021.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan agar orangtua dan siswa menjaga protokol kesehatan yang berlaku agar penularan Covid-19 bisa dicegah. 

"Baik anak maupun orangtua harus benar-benar disiplin menerapkan prokes," ujarnya. 

Berikut aturan lengkap PTM terbatas di Jakarta yang tertuang dalam SKB empat menteri tersebut: 

Fase Pertemuan Tatap Muka Terbatas

• Masa transisi, berlangsung selama 2 bulan terhitung sejak dimulainya pertemuan tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
• Meliputi jadwal pembelajaran, jumlah hari belajar dalam seminggu, dan jumlah jam belajar setiap hari, serta pembagian rombongan belajar.
• Masa kebiasaan baru, dimulai saat masa transisi selesai. Jika dikategorikan dalam daerah PPKM Level 3 ke bawah atau zona hijau, maka satuan pendidikan masuk ke masa kebiasaan baru.

Metode Pembelajaran

• Dilakukan secara blended learning, memadukan proses belajar tatap muka di kelas dengan e-learning.
• E-learning sendiri dilakukan dengan aplikasi setara daring dan disediakan bahan belajar berupa e-book.

Waktu Pembelajaran

• SMA/SMK sederajat : maksimal 35 menit x 5, artinya 175 menit/1 kali/minggu.
• SMP sederajat : maksimal 35 menit x 4, artinya 140 menit/1 kali/minggu.
• SD sederajat : maksimal 35 menit x 3, artinya 105 menit/1 kali/minggu.
• PAUD : maksimal 30 menit x 2, artinya 60 menit/1 kali/minggu.

Koordinasi Protokol Kesehatan

Satuan pendidikan harus mempersiapkan dan menetapkan tim gugus tugas Covid-19 sekaligus melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Mulai dari Puskesmas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat keluarahan, serta Satpol PP kelurahan atau kecamatan.

Sekolah harus memiliki fasilitas, sarana, dan prasarana sebagai berikut.

• Sarana sanitasi dan kebersihan yang bersih dan dilengkapi sabun atau cairan pembersih dan disinfektan.
• Akses fasilitas kesehatan terdekat.
• Penerapan area wajib masker kain atau masker tembus pandang, bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.

Thermogun yang berfungsi.

• Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan PTM terbatas,
• Membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan PTM terbatas di satuan pendidikan.
• Peran Serta Komite Kesatuan Pendidikan atau Orang Tua
• Orang tua atau wali murid tidak diizinkan menunggu peserta didik di sekolah.
• Wajib menjaga kebersihan pribadi.
• Meminta kepada orang tua atau wali murid untuk mengingatkan putra-putrinya guna menjaga kebersihan selama di sekolah, baik lingkungan maupun diri sendiri.
• Menginformasikan kepada pihak satuan pendidikan bila putra-putrinya pernah menderita sakit berat, atau pernah dirawat di rumah sakit.