JAKARTA PSBB TRANSISI: Transjakarta Menyesuaikan Pola Jam Operasional

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Operasional pelayanan bus Transjakarta diperpanjang, hal ini menyesuaikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi oleh pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Direktur Utarama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Sardjono Jhony Tjitrokusumo, menyatakan selama PSBB transisi, jam operasional Transjakarta mengalami perpanjangan layanan, mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Sebelumnya, pada PSBB ketat hanya melayani penumpang dari pukul 05. 00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

Sedangkan ,untuk layanan tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani Covid-19 dari dan menuju rumah sakit (RS) rujukan pasien Covid-19, akan dilayani mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.

“Transjakarta tetap konsisten dalam menerapkan seluruh protokol kesehatan yang berlaku, khususnya dalam sanitasi serta pencucian bus dan interiornya dengan cairan disinfektan. Dengan begitu, kami ingin memastikan baik pelanggan layanan kami dan bertugas di lapangan,” kata Jhony dilansir beritajakarta.id, Senin (12/10/2020).

Selanjutnya, Transjakarta dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama dengan TNI dan Polri, bakal menjaga ketat pergerakan di seluruh area publik termasuk transportasi.

AYO BACA : JAKARTA PSBB TRANSISI: Transjakarta Menyesuaikan Pola Jam Operasional

“Dengan begitu, kami berharap pelanggan tetap bisa menggunakan layanan Transjakarta dengan aman dan senyaman mungkin.” ucapnya.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta, menilai adanya pelambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif meski masih terjadi peningkatan penularan.

Melihat hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi dengan ketentuan baru selama dua pekan ke depan, mulai tanggal 12 Oktober 2020 hingga 25 Oktober 2020.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan keputusan ini didasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19.

“Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap. Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali,” ujar Anies, dalam keterangan resminya, Minggu (11/10/2020).

AYO BACA : Mulai Awal November 2020, Beberapa Golongan Ini Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Berikut aturan baru yang ditetapkan Anies pada masa PSBB Transisi dua pekan ke depan:

Perkantoran di sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan, sedangkan bagi perkantoran di sektor non-esensial beroperasi dengan maksimal 50% kapasitas. Semua perkantoran wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan tambahan:

1. Membuat sistem pendataan pengunjung di perusahaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari nama pengunjung, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, waktu berkunjung/bekerja. Sistem pendataan dapat berbentuk manual atau digital.

2. Menyerahkan data pengunjung secara tertulis kepada Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) sebagai upaya penelusuran penyelidikan epidemiologi.

3. Melakukan penyesuaian jam kerja dan shift kerja dengan jeda minimal antar shift 3 (tiga) jam.

4. Memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam melaksanakan aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan atau kontak langsung.

5. Bila ditemukan klaster (bekerja bersama, berinteraksi dekat) di sebuah tempat kerja, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 jam untuk desinfeksi.

Adapun 11 sektor esensial yaitu perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-hari.

AYO BACA : Jakarta Kembali PSBB Transisi hingga 25 Oktober, Simak Aturan Barunya!