Pemerintah Akui Manfaat UU Ciptaker untuk Pekerja, Korban PHK Diperhatikan lewat Program JKP

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pemerintah membentuk program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini tertuang dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan ada tiga jenis manfaat dalam program JKP, yaitu uang tunai atau cash benefit, vocational training, dan pelatihan kerja.

“Ïni yang tidak kita jumpai dan tidak diatur dalam UU No.13 Tahun 2003. Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia membutuhkan pesangon berupa cash benefit. Dan paling penting ketika dia di-PHK, butuh skill baru, maka diberikan reskilling, upskilling,” kata Ida dalam telekonferensi pers bersama terkait UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Ida memastikan, dengan adanya JKP di Ombius Law UU Cipta Kerja, korban PHK akan semakin mudah mendapatkan pekerjaan baru. Menurutnya, yang dibutuhkan orang ketikia di-PHK adalah akses penempatan pasar kerja yang dimanage pemerintah.

“Sehingga kebutuhan dia ketika alami PHK akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan baru,”ujarnya.

Aturan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan itu tertuang dalam klaster ketenagakerjaan Bagian Tujuh Pasal 46A. Program ini diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah BPJamsostek.

“Pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan,”tulis Pasal 46A ayat 1 beleid tersebut.

Meski demikian, tak semua pekerja bisa mendapatkan jaminan tersebut. Hanya pekerja yang telah membayar iuran di BPJamsostek yang akan memperoleh jaminan itu.

Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan atau dana operasional BPJamsostek.

“Peserta JKP adalah setiap orang yang telah membayar iuran,”tulis Pasal 46C Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pemerintah dan Badan Legislasi DPR telah mengurangi nilai pesangon pekerja yang terkena PHK dari yang awalnya sebanyak 32 bulan upah menjadi tinggal 25 bulan saja.

Ia merinci dari 25 bulan upah, sebanyak 19 bulan upah akan dibayar oleh pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJamsostek. Atas dasar itulah, pihaknya menolak keras keputusan itu.

“Dari mana BPJamsostek mendapatkan sumber dananya? Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJamsostek tidak masuk akal," ungkap Said dalam keterangan resminya, Senin (5/10/2020).

Diketahui, sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh serempak secara nasional melakukan kegiatan unjuk rasa yang diberi nama mogok nasional. Kegiatan ini dilakukan sejak 6 Oktober 2020 hingga 8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.