TEBET, AYOJAKARTA.COM – Sedikitnya 2 juta buruh yang tergabung dari beberapa elemen melakukan aksi mogok nasional pada 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020. Kegiatan ini merupakan bentuk protes atas pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan oleh DPR dan Pemerintah sore kemarin.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menyayangkan aksi tersebut karena hanya memperburuk keadaan ekonomi yang sudah terpuruk di tengah pandemi Covid-19 yang sudah melanda Indonesia selama 8 bulan ini.
“Kalau dikatakan (UU Ciptaker) tidak berpihak buruh, ya tidak juga. Karena justru tujuannya menciptakan lapangan kerja,”kata Bob kepada Ayojakarta, Selasa (6/10/2020).
AYO BACA : Pengesahan UU Cipta Kerja: Dipanggil Jokowi, Begini Tanggapan Said Iqbal
Bob juga menyebut ketentuan mogok kerja memang diatur dalam Pasal 137 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tercatat, mogok kerja adalah hak dasar bagi pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.
“Mogok harus sesuai dengan UU No.13 karena gagalnya perundingan, bukan sebagai alat menekan proses pembuatan undang-undang,” ujar Bob.
Pasal 4 Kepmenakertrans tersebut juga dijelaskan bahwa yang dimaksud gagal perundingan ialah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan, karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan.
AYO BACA : Satgas Covid-19: Penyampaian Aspirasi Bisa Dilakukan Tanpa Melibatkan Massa
Disinggung apakah para buruh yang tergabung dalam aksi mogok kerja nasional tersebut dapat dikenakan sanksi, Bob mengatakan landasan UU yang dia jelaskan tersebut mengatur konsekuensi serta sanksi secara hukum.
“Soal sanksi, kami tidak bisa menyamaratakan. Kami serahkan kebijakan perusahaan masing-masing dan lihat kasus per kasus seperti apa,” ujarnya.
Lebih dari itu, ia meminta kepada pimpinan perusahaan anggota Apindo ke depannya mengembangkan dialog kepada para pekerja atau buruh, ketimbang upaya-upaya yang dapat memberatkan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan, aksi ini dilakukan sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," kata Said dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).
AYO BACA : Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh di Bekasi Razia Pabrik Ajak Karyawan Mogok Kerja
Share this article
Sedikitnya 2 juta buruh yang tergabung dari beberapa elemen melakukan aksi mogok nasional pada 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020.