Anggota Fraksi PSI Kritisi Pemprov DKI Soal Anggaran Tanaman Rp 115 Miliar

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi mengkritisi rencana pengadaan tanaman senilai Rp 115,4 miliar pada tahun anggaran 2020. Dia menilai rencana ini mencerminkan lemahnya kemampuan gubernur DKI Jakarta mengelola uang rakyat.

“Di tengah situasi sulit akibat pandemi covid-19, Pak Anies harus lebih serius mengelola anggaran. Jangan buang-buang uang rakyat untuk belanja yang tidak penting dan tidak mendesak. Pemprov DKI tidak perlu membeli tanaman dari luar karena sudah ada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang tugasnya memproduksi tanaman,” kata Viani Limardi kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

AYO BACA : Anies Minta Dana Cadangan Rp1,4 T Segera Dicairkan

Rencana pengadaan tanaman ini terungkap di laman sirup.lkpp.go.id, yakni Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 

“Setiap anggaran yang akan dibelanjakan harus diinput terlebih dahulu ke dalam sistem SiRUP. Setelah itu baru bisa dilakukan proses pengadaan, misalnya lewat pengadaan langsung, tender, atau e-purchasing. Sebaliknya, jika tidak berencana untuk melakukan proses pengadaan, maka tidak perlu input ke sistem SiRUP,” jelasnya.

AYO BACA : UPDATE CORONA NASIONAL 15 September: Tambah 3.507 Kasus

Dari total paket pengadaan Rp 115,4 miliar, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengalokasikan anggaran Rp 80,1 miliar. Sementara itu, Suku Dinas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan berturut-turut sebesar Rp 16 miliar, Rp 6,5 miliar, Rp 6,4 miliar, Rp 6,3 miliar, dan Rp 41,7 juta.

“Yang saya heran, ternyata paket pengadaan Rp 80,1 miliar itu diinput ke sistem SiRUP LKPP pada 12 Agustus. Sedangkan paket pengadaan Rp 16 miliar di Jakarta Pusat diinput 26 Agustus. Ini aneh sekali, karena semua orang sudah tau kita lagi defisit anggaran akibat pandemi Covid-19. Tapi mengapa malah input paket rencana pengadaan tanaman ke sistem SiRUP?,” kata Viani.

Anggota Komisi D DPRD DKI ini pun menyarankan agar APBD Perubahan tahun 2020 segera dibahas di DPRD. Menurutnya, rencana anggaran DKI ini perlu dikaji lebih mendalam agar penggunaannya tepat sasaran.

“Saya menyarankan agar APBD Perubahan tahun 2020 segera dibahas di DPRD. Kita buka bareng-bareng apa saja anggaran yang akan dipotong dan apa perlu yang dipertahankan. Anggaran jangan dimasak sendiri, lalu ternyata ada pihak yang berusaha curi-curi kesempatan di tengah kesempitan,” imbuhnya.

AYO BACA : UPDATE CORONA DKI JAKARTA 15 SEPTEMBER: Tambah 1.076 Kasus