Reklamasi Ancol Bertentangan Hukum, Ini Penjelasan FPDIP DPRD DKI Jakarta

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, reklamasi Ancol dianggap cacat hukum. Ia menjelaskan, Keputusan Gubernur Anies Baswedan tidak memiliki dasar hukum yang lebih tinggi sebagai turunan.

Gilbert menguraikan, harusnya Anies mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi. Hal itu menyebabkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol tidak sah.

AYO BACA : PSI Sarankan Reklamasi Ancol Dibangun Rusun Nelayan

"SK Gubernur 237/2020 tentang Reklamasi Ancol dan Dufan haruslah didasari oleh Perda Tentang RDTR dan Zonasi," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (7/6/2020).

Namun, kata Gilbert, SK Anies ini malah mengacu ke tiga aturan yang dianggap tak sesuai. Yakni UU 29 2007 tentang Keistimewaan DKI, UU no 23 2014 tentang Pemda dan UU no 30 2014 tentang administrasi pemerintahan.

AYO BACA : Sekda DKI Sebut Reklamasi Ancol Untuk Kawasan Rekreasi

"Padahal SK ini mengenai zonasi," jelasnya.

Dalam Perda nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ juga disebutnya tidak memuat Ancol, hanya ada perluasan Dufan. Revisi zonasi dalam Perda yang sempat diajukan itu sekarang juga telah ditarik oleh Anies.

"Perluasan reklamasi Ancol 120 hektare dan Dufan 35 hektare yang hanya didasarkan SK Gubernur dan ini jelas salah," katanya.

Karena itu, ia menyebut seharusnya mantan Mendikbud itu membatalkan Kepgub tersebut karena cacat hukum. Bahkan Anies diminta untuk membuat SK yang benar agar tak menjadi contoh bagi Kepala Daerah yang lain.

"Sebaiknya SK tersebut batal karena cacat hukum, dan perlu ketegasan dari Mendagri agar tidak menjadi contoh buruk yang bisa diikuti kepala daerah yang lain. Dirasa perlu belajar membuat SK yang benar," pungkasnya.

AYO BACA : Reklamasi Ancol Hasil Dari Pengerukan 5 Waduk dan 13 Sungai