TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Lima tahanan politik Papua, Surya Anta Ginting cs telah dibebaskan dari penjara.
Mereka dibebaskan setelah menjalani vonis pidana sembilan bulan dalam sidang putusan kasus tindak makar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Keenam terpidana itu adalah Surya Anta Ginting, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge.
Mereka dijerat Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang makar.
Tim Advokat Papua --dengan kuasa hukum Michael Hilman menyampaikan bahwa kelima tapol Papua itu dibebaskan pada Kamis (28/5/2020) pekan lalu.
Kasus ini bermula ketika Surya Anta, dan kawan-kawannya melakukan demonstrasi di depan Istana Presiden pada 22 Agustus dan 28 Agustus 2019 sebagai respon atas dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
Dalam demonstrasi ini, massa menyuarakan tuntutan agar tindakan rasisme ini segera diusut. Para pendemo juga menyuarakan referendum untuk kemerdekaan Papua. Ramai diberitakan, dalam demonstrasi ini terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora. Atas hal ini, Surya Anta cs ditangkap karena diduga menjadi inisiatornya.
Menurut Mike, fakta-fakta persidangan jelas menunjukkan saat kejadian, Surya Anta cs hanya menyampaikan pendapat di muka umum.
"Tidak ada niat untuk melakukan makar, tidak ada perbuatan menyerang Kepala Negara, tidak ada peristiwa kekerasan apapun, namun putusan hakim tidak mempertimbangkan pada fakta persidangan," tegasnya.
Meski kecewa dengan putusan majelis hakim, beber Mike, pihaknya menyepakati untuk saat ini tidak melanjutkan upaya hukum.
“Di tengah situasi pandemi COVID-19 kami berdiskusi dengan tapol, keluarga, penasihat hukum kemudian memutuskan untuk saat ini tidak melakukan upaya hukum. Kita memikirkan kesehatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat membantu menangani kasus ini,” tutur Mike melalui keterangan pers tertulis yang diterima redaksi, Senin (1/6/2020).
Setelah bebas, masih kata Mike, Surya Anta cs tetap berkomitmen untuk menyuarakan permasalahan yang terjadi di tanah Papua. "Ini adalah harga yang mahal yang harus ditebus demi terwujudnya keadilan bagi Rakyat Papua," tegasnya.
Surya Anta cs juga memberikan dukungan moril kepada para tapol Papua lainnya baik yang masih menjalani persidangan maupun proses hukuman di berbagai penjara agar tetap kuat.
“Mereka tidak melakukan kejahatan dan bukan sebagai penjahat,” ujar Mike.
Setelah peristiwa rasisme mahasiswa Papua di Surabaya, tercatat ada 57 orang tapol Papua tersebar di tujuh kota harus menjalani proses hukum.
“Sejak lama, pendekatan hukum digunakan namun tidak akan efektif untuk menyelesaikan konflik dan permasalahan hak-hak orang Papua,” terang Mike.
Dia mendesak pemerintah harus segera menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap aktivis pro demokrasi yang menyuarakan pendapatnya. “Pemerintah harus berani bertatap muka dengan para aktivis Papua untuk mengetahui kehendak suara orang Papua,” cetusnya.
Mike juga menyampaikan, para tapol Papua mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dukungan moral.
“Hal ini sebagai energi baru bagi kami melanjutkan perjuangan, khususnya bagi rakyat Papua,”pungkasnya.
Share this article
Kasus ini bermula ketika Surya Anta, dan kawan-kawannya melakukan demonstrasi di depan Istana Presiden pada 22 Agustus dan 28 Agustus 2019 sebagai respon atas dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.