JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) melakukan survei terhadap kebutuhan perempuan selama wabah COVID-19. Survei ini melibatkan 770 responden.
Menurut Sekretariat Nasional KPI Bayu Sustiwi, hasilnya banyak yang membutuhkan sembako di samping makanan cepat saji dan alat perlindungan bagi yang tenaga medis.
”Berdasarkan hal itu, kami pun berusaha menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Baik yang KPI salurkan atau dari apa yang dilakukan oleh pemeritah pusat,” terangnya dalam diskusi online ‘Menakar Sensitifitas Gender Dalam Bantuan Sosial’. Kamis (14/5/2020).
Dalam penyaluran bantuan ini, lanjut Bayu, sedikitnya ada enam hal yang menjadi catatan KPI. Yaitu pertama, masih banyak masyarakatyang membutuhkan bantuan namun tidak tercover.
"Seperti lanjut usia, disabilitas, anak, perempuan kepala keluarga," sebutnya.
Kedua, data penerima bantuan tidak ter-update. Salah satunya, data penerima bantuan yang sudah meninggal masih tercantum.
Ketiga, belum ada data pilah. Keempat, isi bantuan masih netral gender serta belum melihat kebutuhan spesifik perempuan dan anak.
Lima, pendistribusian secara langsung bisa mendatangkan kerumunan massa. Keenam, bantuan belum bisa mengakomodir warga yang tidak memiliki KTP, akte kelahiran, dan buruh harian.
Menurut Asisten Deputi Penanganan Paska Bencana Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nelwan Harahap, ada beberapa fakta yang tidak terhindari dalam keadaan ini bagi perempuan.
”Hingga 16 April 2020 ada 762 orang pekerja perempuan mengalami PHK, sekitar 3.300 orang pekerja migran perempuan dipulangan dari negara yang terdampak COVID-19, beban ganda yang diterima perempuan saat bekerja di rumah dan ada sebanyak 205 orang perempuan mengalami KDRT di rumah,” terangnya.
Dari permasalahan tersebut, pemerintah sendiri sudah membuat kebijakan untuk mengatasinya, yaitu program jarring pengaman sosial COVID-19. Program tersebut di antaranya meliputi Kartu Pra-Pekerja, program PKH, Program Sembako, Program BLT Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai (BLT) dan bantuan sosial bagi masyarakat Jabotabek.
Bantuan diperuntukkan untuk dua isu yang dihadapi masyarakat yaitu pertama mendorong daya beli kelompok miskin rentan dan kedua, mengurangi beban pengeluaran warga kurang mampu.
”Data yang digunakan untuk menyalurkan bantuan bersumber dari data terpadu dari Kementerian Sosial, bekerjasama dengan BPS. Yang kedua data dari data yang non-DTKS diperbarui saat covid. Untuk singkroisasi pada kelompok sasaran, pemerintah pusat sudah mendorong ke pemerintah daerah,” paparnya.
Pokja PUG COVID-19 ini diikuti oleh 160 lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat sipil di 21 provinsi.
Share this article
Sedikitnya ada enam hal yang menjadi catatan KPI. Yaitu pertama, masih banyak masyarakatyang membutuhkan bantuan namun tidak tercover.