Jelang Rakernas Bali, BPP HIPMI Siapkan Rekomendasi untuk Pemerintah

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bali yang dijadwalkan 3-5 April 2020.

“InsyaAllah sudah dijadwalkan," ujar Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kelembagaan (OKK) BPP HIPMI Rohalim Boy Sangadji dalam keterangannya di Jakarta.

Boy memperkirakan ribuan pengurus dari 34 Badan Pengurus Daerah (BPD) se-Indonesia yang hadir dalam Rakernas nanti. 

“Saat ini BPP HIPMI Bidang OKK tengah konsentrasi konsolidasi menata organisasi baik di internal BPP maupun BPD HIPMI se-Indonesia," ucapnya.

Boy mengatakan, selain konsolidasi internal organisasi HIPMI, agenda Rakernas juga membahas perkembangan perekonomian dan dunia usaha terkini.

“Misalnya kita akan bahas rekomendasi kebijakan-kebijakan apa yang pemerintah perlu ambil untuk mengatasi tingginya disparitas pelaku dunia usaha, daya saing usaha kecil menengah (UKM), ketimpangan pembangunan antar wilayah, deindustrilisasi, serta berbagai kebijakan yang diharapkan berpihak kepada pelaku usaha lokal dan daerah," paparnya.

Ia pun mencontohkan terkait disparitas dunia usaha. Pihaknya tetap mendukung penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai amanat UU 5/1999. Sebab itu, HIPMI tidak mendukung uji materi atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Bagi HIPMI, lanjut Boy, penguatan KPPU diperlukan guna mencegah disparitas yang terlalu besar di dalam dunia usaha itu sendiri. Disparitas antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga usaha besar di Indonesia sangat besar.

"UMKM di Indonesia terus bertambah. Herannya, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha. Sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler," ungkapnya.