Konsep Naturalisasi dan Normalisasi Bisa Dikombinasikan Atasi Banjir Jakarta

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nurmansjah Lubis tidak ingin konsep normalisasi dan naturaliasi jadi perdebatan dalam menangani banjir. Kedua konsep itu baginya tidak salah dan bisa dikombinasikan untuk menangani banjir.

 

"Saya pikir dua-duanya kan memang nggak salah, karena memang sudah termaktub dalam RT/RW kita, RPJMD kita, bahwa salah satu apa pengendalian banjir tuh dua hal normalisasi dan naturalisasi," kata Nurmansjah di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020).

 

Naturalisasi sungai, jelasnya, sebaiknya dilakukan dari hulu dengan cara menanam pohon bambu. Kata Nurmansjah, hasil naturalisasi baru akan terlihat dalam lima tahun.

 

"Dari Depok ke sana kita tanam bambu yang banyak yang dalam kaitannya menahan kotoran. Kemudian tanam macam-macam pohon lah ya yang bermanfaat," tuturnya.

 

Namun, dia menyadari ada 13 sungai melintang di Jakarta yang tak bisa seluruhnya menerapkan konsep naturalisasi. Untuk itu dia juga sepakat jika konsep normalisasi perlu dilakukan.

 

Pemprov DKI, ujarnya, harus memetakan lagi mana wilayah yang tepat menggunakan konsep naturalisasi, dan mana yang perlu normalisasi.

 

Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam mengatasi banjir. Pemerintah pusat, katanya, yang mengerjakan proyek normalisasi, sementara Pemprov DKI melakukan pembebasan lahan. 

 

"Win-win solution-lah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya ada sinergitas ya kan," ungkap Nurmansjah.