JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Masyarakat disarankan untuk tidak memberi sumbangan kepada pengemis di jalanan. Hal ini diimbau untuk mencegah jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS semakin banyak di jalan-jalan.
"Salurkan sumbangan atau sedekah itu kepada lembaga sosial. Ada Baznas, rumah duafa, yayasan sosial lainnya. Jangan memberikan sumbangan di jalan," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan, Mursidin, kepada Antara, Sabtu (30/11/2019).
Imbauan ini menyusul kejadian terjaringnya seorang kakek PMKS yang memiliki uang sebesar Rp194,5 juta dari hasil mengemis tiap hari di wilayah Jakarta Selatan.
Kakek bernama Mukhlis usia 65 tahun asal Ciputat, terjaring razia PMKS yang dilaksanakan oleh tim Sudin Sosial Jakarta Selatan di sejumlah titik, di antaranya Gandaria, Pasar Minggu, Pejaten, Mampang Prapatan dan Kebayoran.
Razia yang dilaksanakan pada Kamis (28/11/2019) malam pukul 23.00 WIB sampai dengan Jumat (29/11) pukul 11.00 WIB, menjaring 9 orang PMKS seperti "manusia silver", anak jalanan, penjaja ondel-ondel, pengemis disabilitas dan si kakek Mukhlis.
Kakek Mukhlis diamankan petugas Sudin Sosial di depan sebuah bank di kawasan Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah bersembunyi menghindari petugas. Uang senilai Rp194,5 juta tersebut disimpan di dalam tas ransel yang selalu dibawanya setiap mengemis di pertokoan. Ia juga kerap mengemis di depan kantor bank.
AYO BACA : Pura-pura Pincang, Pengemis Kocar-kacir Dikejar Petugas
Mursidin mengatakan kakek Mukhlis sudah pernah diamankan petugas pada 2017, saat itu dia telah memiliki uang senilai Rp86 juta.
Setelah dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis, ternyata kakek Mukhlis kembali turun mengemis dan kini uang yang dimilikinya mencapai Rp194,5 juta.
"Sewaktu dilakukan pembinaan yang bersangkutan mengaku ada keluarganya, akhirnya datang keluarga menjemput membuat surat penyataan untuk tidak mengemis mengganggu ketertiban umum dan lain-lain ternyata mengulangi perbuatannya lagi, dari 2017 uangnya Rp86 juta bertambah jadi 194,5 juta," terang Mursidin.
Menurut Mursidin, berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 7/2008 tentang Ketertiban Umum, wilayah seperti lampu merah, trotoar, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya tidak boleh menjadi lokasi beroperasi PMKS.
Dasar aturan ini yang menjadi tugas Sudin Sosial Kota Jakarta Selatan melakukan penjangkauan dan tindakan persuasif kepada para PMKS.
"Di wilayah Jakarta Selatan terdapat 86 titik rawan PMKS, setiap wilayah terdapat petugas yang melakukan pemantauan," terang Mursidin.
Para PMKS yang terjaring razia selanjutnya dibawa ke panti sosial untuk menerima pembinaan mental serta agama agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain upaya tersebut, masyarakat juga perlu diingatkan agar tidak memberikan sumbangan apapun di jalan karena akan mengundang para PMKS untuk terus turun ke jalan.
AYO BACA : Ada Mafia di Balik Gelandangan dan Pengemis
Share this article
Menurut Mursidin, berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 7/2008 tentang Ketertiban Umum, wilayah seperti lampu merah, trotoar, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya tidak boleh menjadi lokasi beroperasi PMKS.