Fraksi PSI Tolak Pembangunan LRT Jakarta Fase 2 oleh Swasta

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Rencana pembangunan light rail transit (LRT) fase 2 dengan Skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) di Dinas Perhubungan DKI Jakarta ditolak Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. Alasannya, proyek tersebut dianggap minim kajian.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari, mengatakan selama ini Dinas Perhubungan tidak pernah bersedia menjelaskan mengenai hal-hal krusial terkait proyek tersebut.

Beberapa penjelasan yang diminta PSI adalah terkait tarif tiket LRT, pihak yang akan membangun konstruksi sipil jalur LRT, dan pihak yang akan menguasai bisnis non-tiket, serta pengusahaan Transit Oriented Development (TOD).

“Kami dari Fraksi PSI dan rekan-rekan dari fraksi lain berulang kali mempertanyakan, namun tidak ada penjelasan dari Dinas Perhubungan sama sekali,” jelas Eneng dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28 November 2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan, persoalan pembagian biaya antara Pemprov DKI dan pihak swasta juga menjadi salah satu isu penting.

Kepala Dinas Perhubungan pada 10 Desember 2019 menyatakan bahwa Pemprov DKI membiayai pengadaan prasarana, sedangkan pengadaan sarana dilakukan oleh pihak swasta. Padahal kurang lebih 90 persen biaya pembangunan LRT adalah untuk pengadaan prasarana yang meliputi pembebasan lahan dan konstruksi sipil.

“Jika Pemprov DKI menanggung 90 persen biaya pembangunan LRT, maka lebih baik dibangun oleh BUMD PT Jakpro, bukan malah menyerahkan proyek kepada pihak swasta,” kata Eneng.

Dia menilai Pemprov DKI Jakarta akan dirugikan apabila pengadaan sarana dan hak operasional, bisnis nontiket, serta pengusahaan TOD diserahkan ke pihak swasta.

Selain itu, Eneng juga mempertanyakan pernyataan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa Pemprov DKI tidak memiliki dana untuk membiayai pembangunan LRT PT Jakpro. Namun, pada saat yang sama, mengusulkan anggaran Rp 200 miliar untuk keperluan pembangunan LRT KPDBU yang notabene pengelolaannya akan diserahkan kepada swasta.

Dinas Perhubungan, menurut dia, juga tidak mau menjelaskan asal perhitungan anggaran Rp 200 miliar ini dan berapa kebutuhan total anggaran untuk LRT KPDBU.

“Kami mendesak agar anggaran Rp 200 miliar tersebut dialihkan untuk pembangunan LRT Velodrome-Manggarai di PT Jakpro untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi,” kata Eneng.