Jaringan Perempuan Apresiasi DPR Setujui RUU TPKS Menjadi RUU Inisiatif

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM-- Jaringan Pembela Perempuan Korban Kekerasan Seksual mengapresiasi DPR RI yang telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU Inisiatif DPR RI. 

Perjalanan panjang selama delapan tahun memperjuangan RUU TPKS akhirnya menuai hasil yang membahagiakan, tidak hanya untuk korban kekerasan seksual tetapi juga untuk masyarakat Indonesia.

Juru Bicara Jaringan Perempuan, Ratna Batara Munti melalui siaran pers yang diterima Ayojakarta.com Selasa (18/1/2022) menuturkan RUU inisiatif DPR adalah hasil perjuangan gerakan jaringan perempuan juga DPR untuk rakyat Indonesia terutama para korban beserta pendamping korban kekerasan seksual yang sangat membutuhkaan dan sudah menantikan RUU ini cukup lama. 

Baca Juga: Herry Wirawan Sampaikan Motif Berbelit Lakukan Pelecehan Seksual, Kuasa Hukum Beri Pembelaan

"Kami ada 3 masukansetelah RUU TPKS disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI yang akan kami sampaikan segera,"jelasnya.

Ketiga masukan yakni mendorong pemerintah segera  menerbitkan Surat Presiden (Surpres) dan menyusun draf sandingan (Daftar Inventarisasi Masalah) dengan  melibatkan partisipasi kelompok masyarakat sipil yang fokus dan bekerja untuk dan bersama korban.

Desakan kedua imbuhnya Jaringan Perempuan mendorong pemerintah dan DPR RI membahas RUU TPKS secara transparan, partisipatif, dan mengakomodir pengalaman  perempuan korban, kelompok rentan dan pendamping korban sebagai perempuan pembela hak-hak  asasi manusia dan hak perempuan.

Baca Juga: Pegawai Honorer Pelaku Pelecehan 3 Siswi PKL Mengaku Sudah Minta Maaf, Walkot Tangsel: Enggak Ada Toleransi!

"Yang ketiga kami mengajak publik mengawal bersama-sama agar RUU TPKS dapat dibahas dan disahkan sesuai tujuan pembentukan RUU TPKS," jelasnya.

Pihaknya juga memastikan RUU ini tidak memasukkan isu-isu kesusilaan agar tidak tumpang tindih dengan UU atau RUU KUHP yang telah mengakomodasi tindak pidana kesusilaan seperti perzinaan atau penyimpangan seksual atau sejenisnya yang tidak relevan.

"Sebab RUU TPKS adalah aturan khusus untuk merespon persoalan kekerasan seksual mulai dari pencegahan, penanganan-pendampingan hingga pemulihan korbannya. Pengaturan kesusilaan berpotensi memperkuat stigma serta reviktimisasi korban, membuat korban enggan melaporkan kasusnya untuk mendapatkan hak-hak dan keadilan, dan berpotensi menghapus impunitas para pelaku kekerasan seksual," urainya.