JAKARTA, AYOJAKARTA.COM— Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara terkait polemik pembentukan Cyber Army yang digagas Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta.
Polemik muncul lantaran pembentukan Cyber Army dilakukan untuk melawan para buzzer dan konten-konten yang menyerang Gubernur DKI Anies Baswedan termasuk para ulama.
Prasetyo menjelaskan secara tegas bahwa MUI Jakarta tidak boleh memihak kepada satu orang.
"Bagi saya, yang namanya MUI itu majelis ulama Indonesia, dia tidak boleh menjadi bumper seseorang, namun harus independen," kata Prasetyo, Rabu (24/11/2021).
Baca Juga: ACT & MUI Luncurkan Operasi Pangan Murah dan Pangan Gratis di 100 Lokasi
Ia menyebut bahwa MUI harus menetapkan independensinya dan tidak boleh membela satu pihak saja.
Sebab, organisasi keagamaan ini mampu membuat fatwa yang bisa diikuti oleh masyarakat luas.
"Jadi, tidak boleh istilahnya bela sana, bela sini, tidak boleh, karena dia bisa membuat fatwa, jadi harus hati-hati," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut seperti dikutip dari SuaraJakarta.id-jaringan Ayojakarta.com, Kamis (25/11).
Seperti diketahui, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menuturkan pihaknya mempersiapkan pasukan siber untuk melawan buzzer yang menyudutkan ulama dan Gubernur Anies Baswedan.
Alasannya, Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta, tapi hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di internet.
Cyber Army ini bertugas untuk melawan konten yang menyerang ulama dan Anies. Caranya dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial.
Ia pun membantah pembentukan cyber army tidak terkait dengan dana hibah Rp10 miliar. Tapi untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.
"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar Muchtar via pesan singkatnya.
Baca Juga: MUI: Alquran Dipakai Pembungkus Petasan Adalah Bentuk Penistaan
Menurutnya, pada rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10/2021), membicarakan program ke depan serta makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama.
"Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam 'cyber army'," katanya.
Terkait dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta yang dikaitkan dengan pembentukan cyber army MUI Jakarta, Munahar menjelaskan, anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber, tapi untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.
Share this article
Ketua DPRD DKI Jakarta PrasetyoEdi menjelaskan secara tegas bahwa MUI Jakarta tidak boleh memihak kepada satu orang.