Imbas Pemotongan DBH dan Efisiensi Anggaran, Pemprov DKI Hanya Renovasi 11 Sekolah di Jakarta dan 11 Lainnya Ditunda Tahun 2027!

AYOJAKARTA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan kendala serius dalam upaya perbaikan infrastruktur pendidikan di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pihaknya tidak mampu melakukan renovasi total terhadap 22 sekolah yang awalnya direncanakan rampung pada tahun ini.

Penyebab utama tertundanya proyek renovasi puluhan sekolah tersebut adalah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) serta kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan.

Baca JugaBuntut SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Roboh, Pramono Anung Bentuk Tim Investigasi Cek Konstruksi Sekolah di Jakarta!Pramono Anung, secara resmi membentuk tim investigasi dan inventarisasi untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap pembangunan gedung-gedung sekolah di wilayah Jakarta.

Dari 22 sekolah yang masuk dalam rencana awal pembangunan tahun 2026, tercatat hanya 7 sekolah yang anggarannya sudah teralokasi secara pasti.

"Dari 22 yang direncanakan untuk dibangun di tahun 2026 ini, hanya 7 yang kemudian sudah teralokasi anggarannya," ujar Pramono Anung dikutip ayojakarta.com pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Meskipun menghadapi keterbatasan dana, Pemprov DKI mengambil langkah cepat dengan menambah 4 sekolah prioritas untuk segera dibangun karena kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan.

Keempat sekolah tambahan tersebut meliputi:

1. SDN Kebayoran Lama Selatan 09: Anggaran Rp48,1 miliar.
2. SMAN 102 Jakarta: Anggaran Rp67,5 miliar.
3. SDN Cempaka Putih Barat 03: Anggaran Rp48,4 miliar.
4. SDN Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01: Anggaran Rp74,1 miliar.
   

Total anggaran yang dikucurkan untuk empat proyek prioritas ini mencapai sekitar Rp249 miliar.

Baca JugaMusim Kemarau Semakin Meluas, BMKG Prediksi Hujan dan Angin Kencang Berpotensi Terjadi hingga 31 Juli 2026Kondisi ini dipengaruhi dinamika atmosfer seperti aktivitas MJO, gelombang Rossby dan Kelvin, dan pengaruh Siklon Tropis Noul.

Pramono menjelaskan bahwa pendanaan untuk empat sekolah ini menggunakan kombinasi dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan APBD Perubahan agar pembangunan tidak perlu menunggu tahun depan.

"Kalau menunggu anggaran APBD kan harus tahun depan. Pembahasannya kan cukup panjang. Sehingga kami memutuskan sebagian kita mulai dari KLB," jelasnya.

Dengan penambahan tersebut, total terdapat 11 sekolah yang akan ditangani sepanjang tahun 2026.

Sementara itu, untuk 11 sekolah lainnya yang belum mendapatkan giliran renovasi tahun ini, Gubernur memastikan bahwa proyek tersebut akan menjadi prioritas utama pembangunan pada tahun 2027 mendatang.***