TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Konflik di dalam kubu Partai Demokrat belum kunjung terselesaikan setelah Moeldoko sebagai pihak eksternal ditunjuk jadi Ketua Umum (Ketum) partai versi Kongres Luar Biasa (KLB).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pun banjir kritikan. Sejumlah tokoh internal partai hingga pengamat politik ramai-ramai mengomentari sikap Moeldoko.
Salah satunya adalah Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik. Menurut dia, sebaiknya mantan Panglima TNI itu mundur dari jabatannya sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB, agar dapat melepaskan beban Presiden Jokowi dan pihak-pihak di pemerintahan sebagai sasaran protes publik.
"Jalan terbaik bagi @GeneralMoeldoko adalah mundur dari Ketum abal-abal hasil KLB Ilegal. Dengan begitu, ia lepaskan Presiden dan koleganya di pemerintah dari beban tak perlu dan sasaran protes publik," kata Rachland, dikutip Ayojakarta dari akun Twitter @RachlandNashidik pada Jumat, (12/3/2021).
Kemudian dia juga mengatakan, hal tersebut dapat membuat Presiden untuk mempertahankan jabatan Moeldoko sebagai KSP. "Ini juga cara yang memberi Presiden alasan untuk mempertahankannya di istana," tegasnya.
Sebelumnya, diketahui Moeldoko dilantik sebagai Ketum Partai Demokrat melalui KLB yang diselenggarakan pada Jumat (5/3/2021) lalu. Namun, KLB yang terselenggara di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara itu dinilai inkonstitusional dan ilegal.
Pasalnya, KLB besutan Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan bertentangan dengan AD/ART dan tidak mengantongi izin dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Share this article
Konflik di dalam kubu Partai Demokrat belum kunjung terselesaikan setelah Moeldoko sebagai pihak eksternal ditunjuk jadi Ketua Umum (Ketum) partai versi Kongres Luar Biasa (KLB).