TEBET, AYOJAKARTA.COM - Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa pemerintah tidak mengurangi nilai insentif bagi tenaga kesehatan untuk tahun 2021.
Hal ini untuk memberikan penjelasan tentang beredarnya pemberitaan tentang pemotongan nominal insentif tenaga kesejatan oleh Menteri Keuangan.
"Breaking news, pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemenkes menegaskan besaran insentif untuk tenaga kesehatan di tahun 2021 tidak berubah," kata Yustinus melalui akun Twitter pribadinya @prastow, Kamis (4/2/2021).
Bahkan ia menegaskan, pemerintah tengah meningkatkan anggaran untuk sektor kesehatan dalam rangka upaya keras menanggulangi pandemi Covid-19.
"Dukungan anggaran untuk sektor kesehatan ditingkatkan, diperkirakan sebesar Rp 254 T," ujarnya.
Dijelaskan Yustinus, besaran anggaran untuk sektor kesehatan ini akan dibagi menjadi beberapa sub sektor. Salah satunya adalah untuk pemberian santunan maupun insentif bagi para tenaga medis.
"Anggaran tersebut antara lain untuk pemberian insentif dan santunan tenaga kesehatan, vaksinasi, perawatan pasien, obat-obatan, biaya isolasi, biaya 3T, dan penerapan disiplin protokol kesehatan," ucapnya.
"Kita bicara komprehensif dan holistik, tak sekadar jangka pendek dan parsial," imbuh Yustinus.
Terakhir, ia pun berharap upaya keras pemerintah ini juga diikuti oleh seluruh stakeholder yang ada, termasuk seluruh masyarakat Indonesia agar pandemi lekas berakhir.
"Mari terus bergandeng tangan melawan pandemi," tutupnya.
Perlu diketahui sebelumnya, bahwa muncul pemberitaan jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021 melakukan pengurangan terhadap nominal insentif yang akan diterima oleh para nakes.
Surat itu diteken Menkeu Sri Mulyani Indrawati tertanggal 1 Februari 2021 menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01/Menkes/62/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta PPDS (program Pendidikan Dokter Spesialis) yang Menangani Covid-19.
Dalam surat tersebut tercantum, tenaga kesehatan dan peserta PPDS yang menangani Covid-19 diberikan insentif dan santuan kematian.
Insentif bagi dokter spesialis sebesar Rp7,5 juta, peserta PPDS Rp6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp5 juta, bidan dan perawat Rp3,75 juta, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2,5 juta. Sementara itu, santunan kematian per orang sebesar Rp300 juta.
"Pelaksanaan atas satuan biaya tersebut agar memperhatikan hal-hal berikut: satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," demikian bunyi poin kedua surat tersebut.
Pada poin ketiga tertulis, satuan biaya berlaku terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dan dapat diperpanjang kembali jika ada kebijakan baru terkait penangangan pandemi Covid-19 serta hanya berlaku untuk tenaga kesehatan di daerah yang masuk darurat pandemik dan melakukan tugas penanganan Covid-19.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, besaran insentif nakes 2021 ini turun cukup signifikan. Adapun tahun 2020, besaran insentif untuk dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta, bidan atau perawat Rp7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta. Sementara santunan kematian bagi tenaga medis yang meninggal karena tertular corona masih tetap sama sebesar Rp300 juta
Adapun, teknis pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan dan peserta PPDS yang menangani pasien Covid-19 dimaksud dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan.
Share this article
Kabar Gembira! Stafsus Menkeu Bilang Intensif Nakes 2021 Tak Jadi Dipotong