Luhut Tantang Pengkritik Utang Negara, Diterima Eks Ketum PB HMI

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Tantangan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk bertatap muka berbincang utang negara dengannya harus direspon positif oleh ekonom dan pengkritik kebijakan pemerintah. 

Dengan begitu, akan tercipta diskursus yang lebih kaya tentang pengelolaan utang pemerintah RI. Lebih dari itu menyangkut masalah pemulihan ekonomi secara lebih luas. 

Demikian pendapat Arip Musthopa dari Komunitas Cinta Indonesia melalui siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (4/6/2020).

Sebelumnya, Luhut dalam pernyataannya melalui diskusi virtual, Selasa (26/2020) lalu, menantang para pengkritik utang negara tidak hanya bicara di media sosial atau televisi. 

"Enggak usah ngomong di TV-lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu. Tapi, jangan rakyat dibohongin," ujar Luhut. 

Arip mengatakan, terlepas dari adanya kesan menekan psikologis pengkritik, pernyataan Menko Kemaritiman tersebut merupakan undangan berdialog atau berdebat. 

Namun ia menekankan, pernyataan Menko Kemaritiman bahwa pengkritik utang pemerintah RI melakukan upaya membodoh-bodohi rakyat tidaklah benar dan tendensius. Justru, menurut Arip, pengkritik sesungguhnya melakukan proses mengedukasi publik dengan mengangkat hal-hal yang mungkin luput dari perhatian pemerintah dan menawarkan perspektif yang berbeda. 

"Soal benar atau tidaknya tentu relatif, karena setiap perspektif memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Tidak sepatutnya pejabat publik mengeluarkan pernyataan yang terkesan merasa paling benar, begitupun sebaliknya berlaku untuk pengkritik," imbuh mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) ini. 

Arip menyarankan, dialog tersebut hendaknya dilakukan secara terbuka agar ada proses edukasi publik, memperkaya khasanah publik,  sekaligus publik dapat memberikan apresiasi terhadap pandangan pemerintah maupun pengkritik. 

"Saya bukannya anti-utang dan selalu melihat utang secara positif, namun kita juga dihadapkan pada sejarah dan pelajaran sejumlah negara bahwa utang bisa sangat beresiko bila salah kelola, dan pemberi utang (kreditur) bisa sangat mempengaruhi kebijakan Pemerintah sehingga kedaulatan negara bisa terganggu," terang dia. 

"Oleh karena itu, kita harus bersikap hati-hati dalam hal meminjam dan mengalokasikan dana dari utang," imbuhnya.

Menurutnya pula, persoalan utang pemerintah adalah persoalan antargenerasi, bukan hanya jamannow. Namun juga generasi yang akan datang ikut terlibat membayarnya. Sehingga, hemat dia, ada baiknya generasi saat ini membicarakan masalah utang negara secara serius sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada generasi masa mendatang. 

"Oleh karena itu, saya berharap ada respon dari ekonom/ahli untuk menerima ajakan berdialog/berdebat dengan Menko Kemaritiman, dan apabila tidak ada ekonom/ahli yang berkenan, maka dengan ini saya mengajukan diri menerima tantangan tersebut," ujar Arip seraya menambahkan bahwa dirinya tak ada maksud menyombongkan diri.