Pasutri Ngaku Belum Terima Bansos, Ini Penjelasan Kadis DSPPPA Kota Cirebon

KESAMBI, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Kota Cirebon mengakui bantuan sosial dari pemerintah pusat belum sepenuhnya tersalurkan.  

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Iing Daiman menyebut bansos yang tersalurkan dari Provinsi Jawa Barat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di Kota Cirebon, penerima bansos tercatat 14.131 rumah tangga sasaran (RTS).

"Ada juga Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang sampai sekarang masih dalam proses pendistribusian," katanya kepada Ayocirebon.com.

Pernyataan itu disampaikan Iing menanggapi adanya warga yang mengaku belum menerima bansos. Salah satunya pasangan suami istri, Miski (47) dan Kusmiyati (42), warga RT 01/07 Mekar Asih, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Iing memastikan, setelah dicek, Kusmiyati diketahui sebagai penerima bantuan Program Keluarga Sejahtera (PKH) maupun Program Sembako (pengganti BNPT) dari Kemensos RI.

"Berdasarkan data Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D), warga atas nama Miski dan Kusmiyati terdapat di data penerima program sembako dan PKH dari Kemensos," bebernya.

SP2D tersebut, jelas Iing, menjadi dasar yang bersangkutan bisa tidaknya menerima bansos.  

Penyaluran bantuan PKH melalui Bank BTN. Bila pun bantuan tak sampai ke penerima, menurut Iing, kemungkinan terjadi terjadi kesalahan pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dipegang warga bersagkut.

Iing menambahkan, tak semua warga yang diusulkan RT/RW disetujui sebagai penerima. Ada persyaratan yang harus dipenuhi lebih lanjut. 

"Dari jumlah 68.768 RTS yang diusulkan, yang lolos seleksi 35.365 RTS," tuturnya.

Jumlah penerima yang dinyatakan lolos seleksi didasarkan pada hasil screening Pemkot Cirebon. 

Dia menerangkan, setiap warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan harus dikroscek langsung ke lapangan oleh petugas di tingkat kelurahan.

Beberapa hal yang harus dikroscek petugas meliputi nomor induk kependudukan (NIK), usulan RT/RW, dan penerima tak boleh menerima bantuan secara ganda/dobel.

"Ini jadi dasar seorang warga bisa memperoleh bantuan atau tidak," jelasnya.

Hasil kroscek petugas di kelurahan inilah yang kemudian menjadi data pemerintah. Namun begitu, dia tak menampik petugas di lapangan kerap dihadapi kendala. Sehingga informasi yang diterima masyarakat pun menjadi tak utuh.

Seperti pengakuan Miski dan Kusmiyati. Ternyata setelah dikroscek petugas, Kusmiyati telah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan program sembako.

Ketua RW 07 Udjang Mulyana mengatakan, Kusmiyati sebetulnya kurang memahami ihwal bansos. Di luar PKH dan program sembako yang telah diterimanya, dia mengira akan kembali memperoleh bantuan lain khusus warga terdampak COVID-19. Bantuan lain dimaksud seperti BTS yang saat ini tengah dalam proses distribusi oleh Kantor Pos. 

"Jadi, ada salah penafsiran pada warga. Mereka mengira ada bantuan lain khusus COVID-19, makanya Kusmiyati mengaku belum menerima bantuan yang berkaitan dengan COVID-19," jelas Udjang.

Padahal pihaknya maupun kelurahan telah menyampaikan bahwa setiap warga kurang mampu hanya menerima satu program bantuan. Sayangnya, tak semua warga melaporkan diri telah menerima bantuan. Kondisi itu berdampak pada pendataan di tingkat RT/RW menjadi rancu dan membingungkan.

Meski demikian, Udjang mengaku bersyukur warganya telah menerima bantuan. Keluarga Miski diketahui memperoleh bantuan PKH berupa uang tunai Rp125.000 per bulan.

"Sayangnya, untuk program sembako, yang bersangkutan mengaku belum menerimanya selama tiga bulan. Informasi dari petugas pendampingnya, bantuan sembako akan dirapel bulan depan," tandas Udjang.

Sebelum diberitakan, Miski dan Kusmiyati kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, terlebih selama pandemi COVID-19.

Miski yang menderita kelumpuhan setelah terjatuh di tengah pengerjaannya sebagai buruh bangunan. Sejak kecelakan itu, selama sekitar tujuh tahun terakhir Miski tak bisa lagi menafkahi keluarganya.

Sang istri, Kusmiyati lantas mengambil alih mencari nafkah dengan berjualan seblak. Namun, pasangan beranak satu yang masih tinggal menumpang di rumah orang tua Kusmiyati ini mengaku penjualan seblak terus menurun di tengah pandemi.

Orang tua Kusmiyati pun tak jarang membantu sang putri bertahan hidup melalui bantuan modal berjualan seblak. Namun, itu pun tak cukup membantu manakala situasi ekonomi secara makro tak mendukung. 

Kusmiyati pun terpaksa berhenti berjualan selama sekitar satu bulan akibat ketiadaan modal.