JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pimpinan DPR RI harus meminta keterangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait pernyataannya tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang tiba di Kendari pada Senin (15/3/2020) lalu.
Para TKA itu transit di Jakarta dengan tanpa proses di karantina terlebih dahulu 14 hari.
"Pernyataan Luhut itu membuat masyarakat bingung dan gaduh antara anggota kabinet," kata anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/3/2020).
Menurut Nasir, kegaduhan itu seharusnya tidak terjadi jika semua pihak memahami soal aturan keluar masuknya orang ke Indinesia yang sudah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.
Nasir menilai sikap Luhut tersebut sangat aneh. Sebab, sekaliber Luhut masih mau pasang badan untuk melawan pihak-pihak, termasuk anggota dan kebijakan Presiden soal ancaman virus corona dari TKA asal Tiongkok dan negara lainnya yang termuat dalam Kepres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Sikap tersebut menimbulkan pertanyaannya, ada apa? padahal, Kemenaker menyebutkan bahwa kedatangan TKA asal Tiongkok itu ilegal," tegasnya.
"Siapa yang patut kita percaya?" tanya anggota DPR dapil Aceh ini.
Seharusnya, lanjut Nasir, semua anggota kabinet harus memiliki sensitivitas dan cara pikir yang sama bahwa virus corona telah mengancam Indonesia.
"Untuk itu saya meminta Presiden segera menertibkan semua anggota kabinetnya agar lebih banyak bekerja ketimbang bicara," desaknya.
Share this article
Kegaduhan itu seharusnya tidak terjadi jika semua pihak memahami soal aturan keluar masuknya orang ke Indinesia yang sudah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.