JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo diharapkan mau mengubah kebijakan yang selama ini tidak pro kepada masyarakat, khususnya nelayan.
Para nelayan di Banten Selatan dan Ujung Genteng berharap ada perubahan kebijakan yang mampu mendongkrak kesejahteraan nelayan, yang selama ini sebagaian besar masih mengalami keterpurukan.
Hal itu disampaikan Ketua Kerukunan Nelayan Banten Selatan, Ustad Syamsudin saat menggelar pertemuan khusus dan konsolidasi bersama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Tanjung Pontok Banaungeun, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Banten Selatan pada Senin (30/12/2019) lalu.
Pada pertemuan yang diisi dengan dialog dengan puluhan nelayan, dirangkai dengan kegiatan bakar ikan dan makan udang lobster yang dilarang di era Menteri Kelautan dan Perikanan terdahulu.
"Menteri Kelautan dan Perikanan yang sekarang, Bapak Edhy Prabowo harus berani mengambil langkah untuk mengkoreksi sejumlah kebijakan menteri sebelumnya yang tidak pro kepada nelayan. Edhy Prabowo mesti berani melakukan kebijakan kontroversial demi kesejahteraan nelayan Indonesia. Terutama terkait aturan pelarangan alat tangkap cantrang dan juga pelarangan penangkapan bibit lobster dan pembudidayaannya,” tutur Ustad Syamsudin yang sekaligus menjadi pembina para nelayan Banten Selatan itu.
Terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro nelayan Indonesia itu, lanjut Syamsudin, perlu dilakukan kajian dengan melibatkan langsung para nelayan. Sehingga kebijakan baru yang pro nelayan bisa diterapkan, dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
Menurut Syamsudin, meski kebijakan pelarangan cantrang masih pro dan kontra, namun sejumlah pihak menilai cantrang sama sekali tidak berbahaya bagi lingkungan.
“Oleh karena itu, Edhy Prabowo harus mendengarkan keinginan nelayan yang tetap ingin menggunakan cantrang. Sebab pembatasan kebebasan bagi nelayan akan menghambat upaya meraih kesejahteraan,” ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa Menteri Edhy pernah menyatakan bahwa solusi mengganti alat cantrang yang diperlukan itu sudah ada, meski belum semua melayan mendapatkannya.
Aturan larangan cantrang diterbitkan MKP Susi Pudjiastuti pada 2015. Dasar hukum dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015, beleidnya sempat ditunda dua tahun karena rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.
“Namun, pada 17 Januari 2018, muncul keputusan Presiden Jokowi, tidak ada larangan cantrang hingga batas waktu yang belum ditentukan sambil menunggu penggantian alat tangkap yang baru,” ujar Ustad Syamsudin.
Dia juga mengatakan bahwa nelayan Banten Selatan setuju dengan langkah Menteri Edhy agar kapal-kapal yang sudah ditangkapi untuk dibagikan kepada nelayan Indonesia. Selain itu, untuk menimbulkan efek jera bagi para pelanggar misalnya, KKP akan mengintensifkan komunikasi dengan pihak terkait seperti TNI AL, kepolisian, kejaksaan, dan polair.
Selama ini, kapal-kapal yang berdasarkan keputusan pengadilan harus dimusnahkan, lebih banyak ditenggelamkan pada era Menteri Susi Pudjiastuti.
“Kondisi-kondisi dan persoalan-persoalan itulah, yang membuat kami para nelayan di Banten Selatan dan Ujung Genteng ini perlu melakukan pembahasan khusus. Menurut kami, langkah yang dilakukan MKP Edhy Prabowo perlu disambut baik dan kami menganggap langkah-langkah itu pro nelayan,” tutur Syamsudin.
Dalam pertemuan itu, lanjut Syamsudin, nelayan Banten Selatan juga mengikrarkan tekad untuk mendukung sepenuhnya kebijakan MKP yang baru agar memberikan legalitas bagi nelayan mempergunakan alat tangkap cantrang dan membudidayakan bibit lobster.
Syamsudin juga tengah mempersiapkan Aksi Bersama Nelayan Se-Jawa Barat, untuk menyuarakan kebebasan menangkap benih lobster dan membudidayakannya. Sebab bibit lobster dan pembudiyaannya memberi jaminan kesehahteran bagi nelayan.
Pelarangan ekspor benih lobster oleh Menteri Susi Pudjiastuti berlaku untuk benih lobster ukuran di bawah 200 gram. “Padahal ekspor benih lobster merupakan potensi pasar yang besar dan bisa mensejahterakan nelayan,” ujarnya.
Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2019, benih lobster yang dilarang ditangkap dan diekspor adalah yang sedang berterlur atau ukuran kurang dari 8 cm dan berat di bawah 200 gram per ekor.
Jika keran benih ekspor lobster dibuka, berpotensi akan menambah nilai ekspor Indonesia. Apalagi harga benih langka dan sedang mahal di negara tujuan.
Namun, ekspor benih lobster untuk meningkatkan nilai ekspor tanah air dinilai merupakan tindakan jangka pendek.
“Dan akibat pemaksaan dari berlakunya Peraturan Menteri secara sepihak ini banyak nelayan yang menjadi korban, karena ditangkap atau dijadikan sapi perahan oleh aparat,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Kerukunan Nelayan Banten Selatan bersama Kelompok Kerukunan Nelayan Jawa Barat, khususnya Kelompok Nelayan Ujung Genteng, yang berjumalah puluhan ribu itu sepakat hendak menyampaikan aspirasi serta dukungan kepada Menteri KKP, DPR dan Kapolri.
“Menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan pembebasan untuk sejumlah nelayan yang masih ditahan sampai sekarang, karena menangkap bibit lobster dianggap melanggar hukum,” ujarnya.
Share this article
Nelayan Banten Selatan setuju dengan langkah Menteri Edhy agar kapal-kapal yang sudah ditangkapi untuk dibagikan kepada nelayan Indonesia. Selain itu, untuk menimbulkan efek jera bagi para pelanggar misalnya, KKP akan mengintensifkan komunikasi dengan pihak terkait seperti TNI AL, kepolisian, kejaksaan, dan polair.