Di Tangan Menteri Edhy, Nelayan Harus Naik Kelas dengan Intervensi Teknologi Maritim

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Kabinet baru Jokowi ke depan perlu memperhatikan kesejahteraan nelayan. 

Anggota DPR asal Kabupaten Sukabumi, drh. Slamet menilai kementerian yang paling berkompeten dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan ini adalah Kelautan dan Perikanan yang saat ini dipimpin oleh rekan kerjanya pada periode 2014-2019, Edhy Prabowo.

Menteri KKP terdahulu, Susi Pudjiastuti, menurut Slamet, sudah sangat baik dalam pengurangan praktik IUU fishing dan peningkatan nilai NTN nelayan. Akan tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan, tidak akan mungkin terwujud bila berhenti pada narasi-narasi biasa saja. 

"Nelayan kecil ini harus diajak naik kelas dengan melibatkan intervensi teknologi maritim. Teknologi yang mampu mencari wilayah atau daerah penagkapan ikan dan teknologi pengolahan pasca panen yang selama ini adalah titik lemah industrialisasi perikanan pada tatanan nelayan," ujar Slamet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (25/10/2019). 

Politisi dengan konstituen nelayan ini menyebutkan, berdasarkan data KKP tahun 2018, telah terjadi 4 ribu kasus human traficking yang melibatkan nelayan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan kuat bagi nelayan dan ketidaksejahteraan pada mayoritas mereka.

Pada Forum Nelayan Asia Tenggara (SEA Forum for Fishers) yang berlangsung di Bali, 25-26 September 2019 lalu, banyak pendapat yang menyatakan bahwa perlindungan kepada nelayan menjadi salah satu bentuk komitmen negara untuk mewujudkan visi sebagai negara maritim yang kuat. 

Slamet menegaskan, pemerintah perlu memperjuangkan memberikan perlindungan kepada para nelayan yang bekerja di dalam atau luar negeri.

“Permasalahan kesejahteraan yang belum selesai ini, bukan saja membayangi para nelayan tangkap yang sehari-hari bekerja di laut. Para pembudidaya ikan yang di daratan pun masih banyak yang berkesusahan akibat potensinya belum di maksimalkan. Peningkatan potensi ini akan sulit teraktivasi tanpa campur tangan pemerintah yang mampu membimbing dan memberi support baik dana maupun ilmu pengetahuan," paparnya.